Pemerintah sudah menargetkan bahwa akhir tahun 2017, holding BUMN pangan harus sudah terbentuk. Namun apa yang terjadi, ternyata sampai dengan detik ini belum juga ada titik terang.
Lalu apa penyebabnya?Â
Jika kita menelisik lebih jauh, holding BUMN sudah ada yang terbentuk. Tengok saja holding pupuk Indonesia, holding perkebunan hingga holding migas.Â
Dalam pembentukan holding tersebut, terdapat beberapa BUMN yang mempunyai job description yang sama. Tidak ada kesulitan yang berarti dari pembentukan holding itu. Lalu mengapa, holding BUMN pangan belum terbentuk juga.
Pembentukan Holding BUMN memiliki maksud dan tujuan yang baik. Pemerintah menginginkan agar BUMN kita menjadi kuat dan mampu bersaing di kancah internasional.Â
Dengan penggabungan beberapa BUMN, ini secara tidak langsung juga menggabungkan kekayaan atau aset BUMN. Sudah pasti dengan penggabungan, aset perusahaan menjadi besar.
Aset yang besar akan mempermudah dalam melakukan pinjaman kepada pihak bank. Inilah salah satu tujuan yang diinginkan pemerintah. Pinjaman dana yang besar akan mempermudah BUMN dalam melaksanakan tujuannya. Apalagi pemerintah mendorong, agar BUMN mampu melakukan ekspansi ke negara luar.
Kembali ke pertanyaan awal tadi, mengapa BUMN pangan sampai sekarang belum terbentuk. Ternyata, dari beberapa BUMN yang ingin disatukan tersebut memiliki riwayat yang berbeda beda terutama keuangan.
Dalam pembentukan holding BUMN pangan ada sekitar delapan BUMN yang qkqn digabungkan. BUMN itu adalah, BULOG, Berdikari, PPI, SHS, Pertani, Perindo, Perinus dan Bandha Ghara Reksa (BGR).
Namun jika telusuri lebih jauh, ternyata lebih dari separuhnya BUMN tersebut termasuk karegori sakit atau rugi. Hal inilah yang menjadi faktor utama,mengapa sampai dengan saat ini BUMN ini belum terbentuk juga.
Konsekuensi yang akan ditanggung sangatlah besar jika terjadi penggabungan. Â Sudah barang tentu, kondisi keuangan perusahaan yang merugi akan menjadi beban bagi induk atau holding perusahaan yang sehat.Â
Ketika hal tersebut tidak teratasi dengan cepat, maka lambat laun akan menggerogoti keuangan perusahaan yang sehat. Dampaknya sudah pasti akan sangat terasa kepada kesejahteraan karyawan pada jangka panjang.
Oleh sebab itulah, jika kita membaca uraian panjang diatas, sebenarnya lambatnya pembentukan holding tersebut bisa jadi disebabkan faktor internal BUMN itu sendiri. Faktor inilah yang menjadi pembeda, mengapa holding BUMN lain berhasil dilakukan. Tidak adanya kesenjangan pendapatan karyawan serta neraca keuangan perusahaan yang sehat, membuat wacana pembentukan holding dapat diterima oleh kalangan internal BUMN.
Lalu bagaimana caranya agar Holding BUMN pangan segera terbentuk. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh pemerintah jika mengingat pentingnya menjaga kedaulatan pangan nasional.
Pemerintah harus mendukung penuh segala kegiatan operasional perusahaan. Pemerintah perlu memberikan penugasan dengan disertai kompensasi pembiayaan.
Tujuannya adalah agar satu sisi mereka mampu menjaga stabilisasi harga pangan, namun disisi lain mereka juga mampu membiayai operasional perusahaannya.
Untuk urusan pangan, pemerintah harus memberikan perhatian penuh untuk melakukan intervensi. Â Jangan biarkan perusahaan tersebut bersaing ditengah maraknya mafia pangan dan bisnis perusahaan yang merajalela.Â
Namun jika pemerintah tidak melakukan usaha disebutkan diatas, maka sampai kapanpun Holding BUMN pangan tidak akan pernah terbentuk.