Mampukah Budi Waseso Mewujudkan Kedaulatan Pangan?

Cuma masalahnya sekarang, terjadi perbedaan persepsi antara kementerian. Seharusnya mereka menyadari dan memahami secara utuh filosofi beras bagi rakyat Indonesia. Beras merupakan makanan pokok 95 persen bangsa ini. 

Oleh karena itu komoditas ini sangat strategis terkadang menjurus ke politis, karena ketiadaan beras akan membuat rakyat marah hingga berujung dengan jatuhnya pemerintahan. 

Ilustrasi diatas sedang terjadi di tahun 2018 ini. Ketika konsep ketahanan yang sempurna tiba-tiba mendadak berubah ketika pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT). Beras yang sudah dibeli BULOG dari petani seharusnya disalurkan untuk program rastra. Namun, ketika BPNT dilaksanakan masyarakat bebas membeli beras dan BULOG bukan satu satunya penyalur.

Di sini terlihat jelas peran pemerintah yang semakin berkurang. Selanjutnya, di sini juga tergambar tidak sinkronnya antar kementerian. Lalu, ego sektoral juga semakin kental. Penjelasannya adalah kementan tetap ngotot kalau beras yang diserap harus tetap atau sekitar 4 juta ton. Namun, mereka tidak ambil pusing mau diapakan beras itu.

Sebaliknya, Kemensos juga tidak peduli apakah beras hasil pengadaan petani lokal akan disalurkan ke mana. Mereka tetap ngotot untuk menggantikan program rastra dengan BPNT. Sehingga di sini terlihat jelas, mereka banyak yang tidak peduli dengan BULOG yang sekarang berstatus BUMN. Jika rugi, harus ditanggung oleh BULOG sendiri.

Pengangkatan Budi Waseso diharapkan dapat menyinkronkan segala kebijakan yang selama ini terjadi. Persepsi yang keliru terhadap kebijakan perberasan yang selama ini, harus bisa diluruskan oleh sosok Buwas.

Pengalamannya dalam mengurusi dua lembaga ternama yaitu Bareskrim Polri dan BNN, sudah menunjukkan betapa pengalamannya, tidak perlu diragukan lagi. Apalagi soal ingar-bingar polemik impor beras yang sempat membuat opini publik terbelah. Semoga ego sektoral yang selama ini terjadi di Kementerian dapat dikurangi dengan sosok seorang Buwas. 

Dengan berkurangnya ego sektoral di Kementerian, maka transparansi sedikit demi sedikit akan terjadi. Ini bukan isapan jempol, Buwas sudah membuktikannya dengan track record selama ini. 

Namun tidak hanya itu saja yang diharapkan dari sosok Buwas. Peningkatan kelembagaan pangan, seperti amanah Undang undang pangan untuk membentuk sebuah lembaga pangan yang langsung dibawah Presiden semakin menjadi kenyataan. 

Jika sudah begitu, apa yang dicita-citakan pemerintah untuk menggapai kedaulatan pangan di negeri ini dapat segera terwujud secepatnya.