Ia mengungkapkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS), seharusnya bisa mengakhiri puasa dari merilis data tahun ini, di tengah data pangan, khususnya beras yang dianggap kurang valid oleh sejumlah pihak. "Saya tidak melakukan kajian sendiri, tapi yang saya sampaikan tadi kan kesimpulannya kan sama. Semua kajian, termasuk sekarang, yang dilakukan BPS dengan melakukan kerangka sample area (KSA) itu, kesimpulannya sama, laporan produksi padi lebih tinggi dari yang sesungguhnya. Bedanya, hanya angkanya saja, berapa persen. Kesimpulannya sama, overestimate,"
Sehingga kurang validnya data ini, kata Khudori, berimplikasi pada terganggunya pengambilan keputusan untuk mengantisipasi sejumlah hal yang mungkin terjadi seperti kenaikan harga beras yang melambung tinggi belakangan ini. Overestimate data juga disampaikan oleh Prof Dwi Andreas Sentosa. Berdasarkan citra satelit dari USDA, data produksi padi Indonesia selisih lebih kurang 30 persen dari data yang dilaporkan Kementerian Pertanian selama ini. Jadi sangat besar kemungkinan, harga beras yang melambung sudah bisa disebabkan karena produksi beras kita yang kurang.
Target swasembada beras yang diukur dari tidak adanya impor sudah membebani Kementerian Pertanian untuk mewujudkannya. Mereka seakan terperangkap dalam sebuah jebakan yang bernama swasembada. Sehingga sudah bisa dipastikan, berbagai macam cara akan dilakukan agar swasembada beras dapat terpenuhi. Apalagi dengan didukung dengan gelontoran dana yang sangat besar puluhan triliun tiap tahunnya. Pasti semua itu memerlukan bukti dan pertanggung jawaban dalam bentuk nyata. Bukti konkret itu tidak lain dan tidak bukan, beras dalam negeri melimpah dan harga yang terjangkau.
Namun, jika memang benar pemerintah belum bisa mewujudkannya, maka keterus-teranganlah jalan yang terbaik. Katakan sejujurnya kepada publik bahwa kita memang belum mampu dan masih tergantung kepada produksi beras negeri lain. Kemukakan saja ke publik, bahwa hama wereng dan cuaca yang tidak bersahabat sudah mengganggu produksi beras tanah air. Tidak perlu ditutupi dan membantah kenyataan demi sebuah pencitraan. Rakyat juga pasti mengerti, karena kita semua tinggal di tanah yang sama dekat dengan areal persawahan bukan di planet lain. Masyarakat juga pasti sudah melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi jika kelemahan terus ditutupi maka pasti suatu saat akan ketahuan juga.
Kita harus ingat dengan kata bijak yang mengatakan "kita boleh salah namun kita tidak boleh berbohong". Pasti semua ingat apalagi pejabat di sejumlah Kementerian banyak yang bergelar akademik tinggi. Tentu kode etik ini pasti berlaku sama bahwa kejujuranlah diatas segalanya. Artinya, kita bukanlah makhluk sempurna pasti terdapat banyak kesalahan apalagi sebuah kebijakan yang dapat berubah-ubah.
*) Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya
