Pangan khususnya beras mendapat perhatian lebih dari Bung Karno, karena menyangkut hidup orang banyak. Ia mengingatkan dengan bicara panjang lebar soal pangan dan masa depan bangsa dalam Dekarasi Ekonomi (Dekon) tahun 1960. "Pidato saya ini mengenai hidup matinya bangsa kita di kemudian hari. Soal memenuhi keperluan pangan harus mendapat prioritas utama, karena rakyat yang diharuskan ikut serta di dalam gerakan produksi sehebat-hebatnya itu, harus ada jaminan pangan, khususnya beras,".
Pernyataan yang sama juga dating dari Henry Alfred Kissinger"Control oil and you control the nations; control food and you control the people". Artinya, kontrol minyak maka Anda akan kendalikan negara; kontrol pangan maka Anda akan mengendalikan rakyat.
Untuk menjawab pertanyaan perihal carut marut tata kelola pangan tanah air, mari kita simak pernyataan pernyataan Dirut BULOG, Djarot Kusumayakti pada saat wawancara dengan harian "Rakyat Merdeka" tanggal 09 februari 2018. Ada beberapa kata kunci yang patut kita beri perhatian lebih sebagai gambaran kinerja tata kelola pangan nasional.
Semuanya akan saya rangkaikan dengan peristiwa pangan yang telah terjadi selama ini. Sehingga diharapkan terdapat benang merah untuk perbaikan tata kelola pangan tanah air ke depannya.
Pertama, ketika ditanya soal polemik impor beras, ia menjawab bahwa "Perum Bulog melihat bahwa tata kelola pangan nasional  masih karut marut. Buruknya manajemen cadangan beras dan keterpaduan data menjadi alasan. Sebagai stabilisator, Bulog tak punya banyak kewenangan dalam menjalankan tugasnya".
Ia melanjutkan "seharusnya Bulog mendapatkan wewenang tambahan untuk mengelola pangan nasional. Kami bicara apapun termasuk komoditi, bicara waktu. Misalnya mau impor salah ini mau panen raya karena waktu bisa bergeser-geser. karena terlalu banyak atasan, serta banyak diskusi dan justru harus disederhanakan".
Kata kunci pertama adalah terkait buruknya tata kelola pangan yang dicerminkan dengan manajemen cadangan beras dan ketidak akuratan data produksi. Semua pernyataan ini benar adanya, sangatlah beralasan dan sesuai dengan fakta yang terjadi selama ini. Mulai dari Polemik apakah kita surplus produksi, impor beras 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam sampai penunjukkan BUMN PPI sebagai pengimpor beras.
Hingga pada akhirnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengeluarkan pernyataan untuk meminta semua pihak berhenti memperdebatkan surplus tidaknya produksi beras. Ia mengatakan bahwa pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton, merupakan upaya untuk meredam kenaikan harga beras.
Dua Kementerian yang sedang berpolemik saat itu adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Masing-masing memiliki pendapat dan bertahan dengan argumentasinya. Kementerian Pertanian tetap ngotot bahwa kita tidak perlu impor beras karena surplus produksi melimpah.
Disisi lain Kementerian Perdagangan juga tetap bersikukuh melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam, karena melihat harga di pasar terus merangkak naik sedangkan stok cadangan beras di gudang Bulog menipis.
Cadangan beras pemerintah (CBP) menyatu dengan stok BULOG. Dari berbagai penelitian serta berdasarkan time series data idealnya berkisar 1,5 hingga 3 juta ton dalam satu periode Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). CBP adalah sejumlah beras tertentu milik Pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN dan dikelola oleh BULOG.Â
