Bagaimana dengan Pemerintahan sebelumnya yang justru lebih hebat lagi tantangannya. Dimana saat itu ancaman krisis global jilid 2 pada tahun 2008 sudah di depan mata. Yang terjadi adalah, pemerintahan waktu itu sudah belajar dari krisis jilid pertama pada tahun 1998. Rastra dilahirkan sebagai resolusi untuk mengatasi kriris moneter dan pangan yang sudah memporak-porandakan sendi perekonomian bangsa.
Rastra yang merupakan salah satu jaring pengaman sosial dinilai sangat efektif membantu perekonomian masyarakat bawah yang terkenal dengan daya belinya yang rendah. Logikanya, tanpa krisis saja mereka daya belinya rendah apalagi terkena krisis sungguhan. Pada tahun 2008, justru pemerintah menambah pagu rastra dimana semula tahun 2007 sebanyak 15,7 juta RTS menjadi 19,1 juta RTS. Dari rastra dengan alokasi sebanyak 12 bulan menjadi 15 bulan alokasi. Jumlah sasaran ini, merupakan jumlah sasaran tertinggi selama RASTRA disalurkan dan mencakup semua rumah tangga miskin berdasarkan hasil pendataan program perlindungan sosial tahun 2008. Semua ini dilakukan guna meredam gejolak krisis global agar dampaknya tidak begitu terasa bagi masyarakat (https://www.kompasiana.com/julkhaidar/kesaktian-rastra_5936ae13f17e61572f741af9).
Kenaikan harga beras yang terus-menerus harus cepat dan segera diantisipasi. Imbas yang paling ditakutkan adalah kepada rakyat kecil dan miskin yang daya belinya sudah rendah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memiliki dua pilihan. Pertama,mengatasi sisi supply (pasokan) dan kedua menanganinya dari sisi demand (permintaan).
Permasalahannya sekarang adalah banyak pihak telah meragukan sisi pasokan. Mereka mempertanyakan data produksi yang mengatakan pasokan cukup dan aman untuk beberapa bulan ke depan. Data produksi subjektif yang terus diperdebatkan sampai dengan sekarang (https://www.kompasiana.com/julkhaidar/5a45bc49caf7db0b4a198f34/mempertanyakan-produksi-beras). Lalu bagaimana dengan sisi permintaan? ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah pada sisi ini; pertama menyalurkan rastra serentak diseluruh daerah dan keduamelakukan operasi pasar secara massif.
Opsi pertama, pemerintah justru sekarang sudah mempersiapkan penggantinya yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mekanismenya diserahkan kepada pasar. Sedangkan opsi kedua, pemerintah juga sudah melakukannya sekarang secara massif dan besar-besaran. Namun, apa yang terjadi ternyata harga tetap saja bertengger tinggi dan tidak mau turun kembali. Penyebabnya, karena harga yang ditawarkan sedikit lebih rendah dari harga beras di pasaran dan tentu sangat menyulitkan masyarakat miskin yang daya belinya sudah rendah.
Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang? Sebenarnya solusinya mirip dengan kejadian waktu lalu. Sebelum harga benar-benar terlanjur naik, pemerintah seharusnya menambah jatah rastra di masyarakat. Dengan penambahan bulan alokasi yaitu untuk bulan ke 12, 13, 14 dan seterusnya hingga harga benar-benar mampu teredam. Namun jika sudah melewati akhir tahun, opsi yang cepat adalah dengan menyalurkan rastra untuk beberapa bulan alokasi serentak di seluruh Indonesia.
Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan stock beras pemerintah di BULOG yang sudah menipis sedangkan panen yang digadang-gadang tidak kunjung datang. Disisi yang lain, beras disalurkan untuk rastra beberapa bulan pada bulan Januari yang tentu akan menguras stock beras. Opsi dan jalan terakhir yang bisa ditempuh, yang sangat genting dan penting, mau tidak mau yaitu dengan menambah pasokan dari luar. Isu yang tidak popular namun jika melihat situasi seperti ini dan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar tentu tidak masalah.
*) Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya
