Sangat setuju dengan apa yang ditulis Khudori dengan artikel berjudul "Bulog Pasca Beras Sejahtera" (http://www.mediaindonesia.com). Artikel tersebut berceritakan mengenai femonena, kondisi pangan di tanah air sekarang dan keadaan BULOG pasca hilangnya beras sejahtera. Namun yang saya soroti bukan soal masa depan BULOG, tetapi ada hal yang lebih penting dan yang lebih besar dibalik itu semua yaitu; masa depan rakyat, bangsa dan eksistensi Negara. Sehingga, jika kita mengedepankan dasar tersebut maka tidak perlu lagi ada hitung-hitungan biaya dan bermacam-macam argumentasi. Semua ini dikarenakan memang kewajiban Negara untuk melindungi setiap warga negaranya terutama memenuhi kebutuhan dasar hak atas pangan. Â Â
Tragedi Kelaparan China
Masih ingatkah kita ketika tragedy bahaya kelaparan terjadi di China yang terkenal dengan istilah "The Great Chinese Famine". Tragedy tersebut merupakan periode paling kelam dalam sejarah Tiongkok yang terjadi antara tahun 1958 hingga 1961. Terdapat sekitar 45 juta jiwa tewas karena kelaparan. Penyebabnya ada dua, pertama;bencana kekeringan dan kedua;kebijakan partai komunis dibawah pimpinan Mao Zedong yang nekat mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan sosial baru, di saat masyarakat belum siap dengan konsekuensinya.
Mao Zedong memaksakan Tiongkok berubah dari negara agraris menjadi raksasa industri saat bencana kekeringan terjadi. Akibatnya pasokan bahan makanan menjadi menipis dan habis. Ditiap wilayah rakyat menjadi kelaparan hingga yang paling ekstreem praktek kanibalisme pun lazim terjadi. Bencana kelaparan ini berlangsung selama tiga tahun dengan menewaskan sekitar 5% dari total populasi penduduk China saat itu.
Apa yang dapat kita pelajari dari tragedy tersebut ? pertama, kebijakan yang salah diambil pemerintahan saat itu dan kedua, akibat dari kebijakan tersebut yang telah menewaskan 45 juta jiwa.
Kembali kepada artikel yang ditulis Khudori, ketika instrumen harga eceran tertinggi (HET) beras yang berlaku September 2017 ternyata belum efektif jadi peredam gejolak harga? Maka alternative tersisa untuk mengatasi hal tersebut adalah memperbesar cadangan beras pemerintah (CBP), dari 350 ribu ton saat ini menjadi 1,5--2 juta ton.
Dengan CBP sebesar itu, plus sisa kuota rastra, BULOG masih bisa jadi pengendali pasar beras. Keberadaan BULOG sebagai pengendali jadi penting karena pasar beras rentan gejolak, baik karena cuaca, perubahan iklim, maupun pasar yang tidak sempurna.
Masalahnya, dibutuhkan anggaran Rp15 triliun-Rp20 triliun. Itu belum termasuk biaya pemeliharaan dan lainnya. Maukah pemerintah menempuh cara itu?
CBP merupakan sejumlah beras tertentu milik Pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN serta dikelola oleh BULOG. CBP digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan beras dan dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan serta memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice Reserve, AERR).
Presiden Jokowi pernah meminta CBP sebanyak 10 juta ton dengan daya tahan cadangan beras sekitar 3-4 bulan. Sehingga, jika terjadi sesuatu cadangan beras Indonesia bisa bertahan selama 3 atau 4 bulan ke depan. Presiden juga membandingkan CBP dengan Negara China yang mempunyai cadangan beras sekitar 40 juta ton serta Filipina dengan cadangan beras sebanyak 2,5 juta ton dengan penduduk 90 juta  orang. CBP juga dapat digunakan buat beragam program pemerintah, seperti food for work, ekspor, program antikemiskinan, dan bantuan internasional.
Argumentasi ini juga senada menurut ahli pangan lainnya. Sehingga, dari segala ulasan yang ada serta berdasarkan kajian sebelumnya, maka tidak perlu lagi diperdebatkan lebih lanjut tapi langsung dieksekusi. Jika tidak, takutnya pemerintah akan mengambil kebijakan yang salah dan justru akan mengorbankan rakyat dan membahayakan Negara. Namun yang patut digarisbawahi adalah satu nyawa rakyat lebih berharga dan tidak akan bisa dinilai dengan uang berapapun. Jika hal ini menjadi perdebatan, pasti akan membuang energy, waktu dan biaya.
