Nah, dengan digelontorkannya rastra ini artinya mengurangi permintaan beras masyarakat sebanyak 2.78 juta ton atau 15.5 juta RTS ke pasaran umum. Sehingga mampu menekan permintaan dan harga relatif stabil.
Sebaliknya, program yang digemborkan pemerintah sebagai evolusi dari rastra yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), membebaskan masyarakat untuk membeli beras di pasaran dengan harga berapapun. Ini artinya sama saja dengan meningkatkan jumlah permintaan beras di pasaran umum, konsekuensinya harga akan naik. Kita bisa bayangkan, dengan sekejap saja akan ada 15.5 juta KK yang berebut beras di pasaran lebih kurang 300 ribu ton per bulan atau 2.78 juta ton setahun.
Dan, yang lebih mirisnya lagi hasil penyidikan KPPU dan penelitian para akademisi, bahwa pasar beras di Indonesia berbentuk asimetris, dikuasai oleh beberapa pengusaha besar saja atau lebih terkenal dengan istilah kartelisasi.
2. Operasi Pasar
Kalau rastra tadi merupakan intervensi pemerintah dari sisi permintaan, maka operasi pasar merupakan senjata pemerintah untuk menstabilkan harga dari sisi supply atau penawaran. Ingat, yang saya katakan diawal tadi bahwa kenaikan harga bisa disebabkan oleh karena stok atau ketersediaan beras yang memang menipis atau tidak ada.
Operasi pasar yang dilakukan di pasar-pasar atau permukiman, berarti sama saja dengan menambah stok beras yang ada. Dengan harga beras berada di bawah harga pasar dengan dibarengi dengan stok yang banyak maka akan secara otomatis menurunkan harga. Hal in disebabkan karena masyarakat mengurangi permintaan ke pasar, pedagang menurunkan harga karena stok yang cukup atau bisa juga spekulan melepas stok mereka. Ini bisa dibuktikan dengan mengularnya masyarakat untuk membeli beras atau komoditas lain pada saat Bulog melakukan operasi pasar.
Namun, yang menjadi pertanyaan besarnya sekarang adalah.. mengapa pemerintah tetap bersikukuh untuk mengganti dua program yang terbukti sudah teruji untuk meredam kenaikan harga...? Program rastra diganti dengan program bantuan pangan non tunai dan program operasi pasar dengan pemberlakuan harga eceran tertinggi (HET). Bahkan, semakin sedih lagi ada pihak yang berpikiran untuk membubarkan lembaga yang mengurusi program ini bertahun-tahun.
Semoga pemerintah cepat menyadarinya, mengambil langkah yang tepat dengan belajar dari sejarah, mengingat bahwa prediksi badai krisis 10 tahunan akan datang di tahun depan.
*) Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya
