Faktor-faktor objektif seperti penyusutan, penggunaan produksi padi untuk benih, pangan dan industri tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan angka produksi padi yang sebenarnya. Belum lagi factor angka konversi rendemen, alih fungsi lahan pertanian 100 ribu hektar pertahun yang menjadi perumahan, ruko dan lain sebagainya, sawah yang rusak, gagal panen dan terendam menambah rumit untuk memecahkan angka misteri produksi padi di negeri ini.
Alasan diatas bukan tanpa dasar, hal ini bisa dibuktikan ketika Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian mengundang BPS, BPN dan Bappenas untuk mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada bulan Maret 2015 untuk mencari solusi bagaimana mensinkronisasikan atau mengharmonisasikan data angka produksi padi antar instansi ditiap tahunnya yang selalu berbeda-beda. Sehingga nanti disepakati bagaimana cara pengukuran yang tepat hingga kemudian dihasilkan data yang benar-benar valid.
Kekhawatiran Wapres JK dua tahun yang lalu, akhirnya terulang juga pada tahun 2017 ini. Mari kita simak Pernyataan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono, di acara House of Rice, di Jakarta, Jumat (25/08/2017). Ia mengatakan bahwa metode yang digunakan selama ini untuk mencatat produksi pangan, yaitu eye estimate, merupakan metode yang berdasarkan pada laporan pandangan mata oleh petugas. Sehingga, hasil dari data yang dikumpulkan terlalu subjektif dan tidak akurat.
Ia menambahkan, "karena yang menjadi pokok persoalan mendapatkan data produksi adalah luas panen. Kalau luas panen menggunakan metode yang selama ini ada eye estimate itu bukan metode pengukuran. Itu subjektif dan belum menerapkan pengukuran yang objektif. Oleh karena itu, dengan kerangka sampling area (KSA) kita sudah memanfaatkan teknologi informasi dan menerapkan pengukuran yang objektif tadi ".
"Sebelumnya pengumpulan data dilakukan oleh BPS dan Kementerian Pertanian. Yang BPS menggunakan metode sampling yang benar. Tetapi pengukuran yang dilakukan kementerian menggunakan pengukuran pandangan mata, itu subjektif. Itu yang diduga overestimate,". Dia menambahkan, proses pendataan produksi beras 2018 akan dimulai Januari hingga April 2018. Hasilnya diperkirakan keluar pada Juni 2018.
Artinya disini sudah jelas, untuk tahun 2017 klaim data produksi yang menunjukkan bahwa produksi beras kita meningkat atau surplus masih diragukan. Penambahan luas tanam padi yang terjadi pada periode 2016-2017 yang digadang-gadang menyumbang surplus sampai ratusan ribu hektar, belum tentu berkorelasi terhadap produksi beras.Â
Sekali lagi saya garis bawahi, jika pengukuran luas panen tetap menggunakan metode konvensional "eye estimate" maka subjektifitasnya pasti sangat tinggi. Sehingga, hasilnya belum bisa secara utuh menggambarkan realitas produksi beras sebenarnya.
Namun, jika rendahnya serapan produksi beras dalam negeri hanya disalahkan kepada BULOG sungguh sangat tidak tepat. Mengapa, karena tugas penyerapan gabah/beras petani merupakan tugas rutin/biasa yang sudah dilakukan pegawai BULOG semenjak 50 tahun yang lalu. Sehingga, kemampuan dan pengalaman personilnya tidak perlu diragukan lagi.
Melihat banyaknya Kementerian-Kementerian yang terkait, ini juga menunjukkan bahwa memang permasalahan perberasan adalah urusan yang kompleks. Dengan demikian, haruslah membutuhkan sebuah penanganan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, adalah adil jika kita lebih jernih melihat suatu persoalan, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat sampai ke akar permasalahan.
*) Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya
