Kalau jawabannya disimpan di gudang, maka dibutuhkan biaya perawatan yang besar. Terus mau sampai kapan disimpan ? karena beras merupakan makhluk hidup juga yang melakukan proses bilogi, fisika dan kimia sehingga rentan mengalami kerusakan ? lantas, bagaimana dengan penyerapan beras petani tahun depan kalau beras tahun sebelumnya masih ada dan belum juga disalurkan ?
Pertanyaan demi pertanyaan diatas memang kelihatan seperti sederhana, namun berdampak luas. Kita pakai hitung-hitungan matematika sederhana saja. Andaikan BULOG membeli sebanyak 4 juta ton beras petani dengan harga Rp 7.300 maka uang negara yang dipakai adalah sebanyak lebih kurang 30 Triliun. Artinya, jika beras tersebut tidak bisa disalurkan secepatnya, maka potensi kerugian negara sudah ada di depan mata. Itu baru dari satu sisi.
Lantas bagaimana solusinya. Ada juga opsi yang mengatakan, kalau begitu BULOG tidak usah lagi membeli beras petani karena sudah ada perusahaan swasta yang membeli diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). BULOG adalah wakil pemerintah dalam hal menetralkan situasi atau menstabilkan harga. Perusahaan swasta berani membeli harga diatas HPP karena ada BULOG sebagai pesaing. Lalu, kalau BULOG tidak lagi membeli beras petani, artinya tidak ada lagi pesaing atau competitor mereka di lapangan.
Dalam kondisi seperti ini, apakah ada pihak yang berani memeberikan garansi bahwa pihak swasta akan tetap membeli diatas HPP.. ? kalau iya, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan gabah beras petani yang mengalami kerusakan atau basah karena musim hujan, apakah tetap dibeli dengan harga layak atau diatas HPP ? Kalau ada pihak yang berani menggaransi seperti itu, artinya pemerintah harus segera mengevaluasi keberadaan lembaga pangan di negeri ini.
Namun kenyataan di lapangan tidak menunjukkan seperti itu. Pemerintah sudah menggelontorkan uang triliunan rupiah, namun hasil yang didapat belum sesuai dengan yang diharapkan. Tetap saja petani kita menjerit karena harganya jatuh akibat buruknya hasil panen mereka. Begitupun juga kesejehteraan petani padi kita yang dari tahun ke tahun tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan, sekarang fenomena petani berdasi dan petani yang menjadi buruh di tanah mereka sendiri dari hari ke hari semakin bertambah.
Itu baru dari sisi penyerapan gabah beras petani. Sisi lainnya, andaikan BULOG tidak lagi membeli beras petani maka tidak akan ada lagi kekuatan pemerintah dalam hal urusan menstabilkan harga pangan di pasaran. Umumnya jika harga beras naik, maka pemerintah dengan sigapnya menugaskan BULOG untuk mengintervensi pasar dengan operasi pasar. Jumlah beras yang banyak, tentu akan mempermudah pemerintah mengguyuri beras ke pasaran. Pedagang yang sengaja "bermain" dengan menahan stock mereka, sudah dipastikan akan menerima konsekuensi kerugian. Pertanyaannya, jika pemerintah tidak mempunyai stock beras, mau pakai apa untuk menstabilkan harga.. ? Ingat, kenaikan harga beras akan memicu kenaikan bahan pokok lainnya.
Bantuan pangan non tunai yang sudah dibacakan oleh Presiden Jokowi dihadapan para wakil rakyat, dan didengar seluruh rakyat Indonesia haruslah kita sukseskan bersama. Memang ada benarnya tujuan pemerintah, dimana masyarakat miskin tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk menebus rastra. Selain itu, masyarakat penerima mengerti produk perbankan dengan memiliki rekening sendiri. Tidak ada lagi transaksi tunai, seluruh program bantuan dalam satu kartu sehingga lebih efisien dan yang paling utama berkurangnya peredaran uang tunai. Namun, agar penerapan BPNT ini dinilai tidak kontraproduktif atau berlawanan dengan program-program yang sudah ada. Maka, harus ada solusi yang mampu mensinkronkan antara kebijakan satu dengan kebijakan sebelumnya yang sudah diambil.
Tetap menugaskan BULOG sebagai penyedia bahan pokok dalam program BPNT, merupakan solusi tepat yang saya nilai. Mengapa.. ? Dari sisi pengalaman, BULOG tidak perlu diragukan lagi. Tidak ada lembaga lain di negeri ini, yang dari awal pendiriannya sampai dengan sekarang tugasnya berkutat dengan pangan. Sudah bisa dipastikan tingkat keberhasilannya, apalagi mengingat umur BULOG yang sudah setengah abad, usia emas atau 50 tahun.
Dengan penugasan BPNT kepada BULOG, maka kekhawatiran akan kerugian negara yang lebih besar bisa dihindarkan baik dari sisi materi maupun non materi. Kerugian materi berupa uang yang saya perkirakan sekitar 30 Triliun bisa diselamatkan, serta kerugian non materil seperti kemiskinan petani serta kerusuhan sosial juga bisa dhindarkan.
Hal ini disebabkan, karena pemerintah tidak perlu bingung lagi terhadap hasil dari penyerapan gabah beras petani, karena sudah disalurkan untuk penerima BPNT. Harga gabah beras ditingkat petani menjadi stabil, petanipun sejahtera. Tidak hanya itu, harga beras ditingkat konsumen juga stabil sehingga tidak ada gejolak harga dan program swasembada pangan pun bisa tercapai.
