Problematika Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi khususnya pada bidang komputer dan internet memberikan banyak dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia, mulai dari bidang politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. 

Oleh karena memberikan berbagai manfaat, penggunaan internet terus mengalami peningkatan yang signifikan, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut laporan We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air per Januari 2022 (Annur, 2022). Jumlah pengguna internet ini sudah melonjak sebesar 54,25% dibandingkan tahun 2018 dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memang benar sangat banyak berkontribusi dalam mempermudah kehidupan manusia. Akan tetapi, di saat yang bersamaan hal ini juga menjadi tantangan karena melahirkan sejumlah permasalahan termasuk yang berkaitan dengan hukum atau disebut sebagai cybercrime.

Salah satu masalah hukum yang timbul sebagai implikasi dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi adalah isu yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Sistem teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan berbagai pihak tanpa hak untuk mendapatkan data seseorang, kemudian diakses, disimpan, dialihkan, dan disebarluaskan kepada pihak lain secara ilegal. 

Indonesia Darurat Perlindungan Data Pribadi

Indonesia dapat disebut sedang mengalami darurat perlindungan data pribadi. Pasalnya, kasus kebocoran data pribadi setiap tahun terus terjadi bahkan pada skala yang besar.

Sebagai contoh, kasus kebocoran data pribadi terjadi pada 6 Januari 2022, di mana diduga data pasien milik Kementerian Kesehatan diperjualbelikan di raid forum atau situs yang kerap menjual data pribadi (Ikhsan, 2022).

Selain itu, sebanyak seratus enam puluh ribu data pelamar kerja di perusahaan Pertamina juga dibagi secara cuma-cuma di forum tersebut. 

CNN Indonesia (2021) mencatatkan bahwa kerap terjadi kasus kebocoran data pada server milik pemerintah meliputi bocornya 2,3 juta data warga negara dari Komisi Pemilihan Umum pada Mei 2020, 279 juta data penduduk dari BPJS Kesehatan, serta kebocoran data dari aplikasi Indonesia Health Alert Card atau e-HAC.

Kasus kebocoran data pribadi juga terjadi pada perusahaan swasta. Terjadi kebocoran sembilan puluh satu juta data pengguna Tokopedia. Kasus ini sehubungan dengan penguasaan data pribadi pemilik akun Tokopedia tanpa persetujuan pemilik aslinya. Data-data pribadi yang dibobol tersebut berupa email pengguna, tanggal lahir, jenis kelamin hingga nomor telepon.

Urgensi Perlindungan Data Pribadi

Maraknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia pada dasarnya disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus dan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. 

Lemahnya perlindungan atas data pribadi sangat berbahaya untuk digunakan melakukan tindakan krimininal seperti pembuatan akun palsu, penipuan dalam jaringan, pencucian uang, pornografi, dan sebagainya.

Perlindungan data pribadi sangat berkaitan dengan konsep privasi, yaitu gagasan untuk memelihara integritas dan martabat setiap orang secara pribadi.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap hak privasi telah diamanatkan dalam pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".  

Pengaturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini sebetulnya telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Akan tetapi, ketentuan hukum tersebut masih bersifat parsial dan sektoral, sehingga upaya perlindungan data pribadi tampaknya belum dapat berjalan secara optimal.

Regulasi khusus dalam taraf undang-undang berkaitan data pribadi memiliki urgensi sebagai bentuk kehadiran negara untuk menjamin perlindungan data pribadi setiap warga negara. 

Instrumen hukum tersebut merupakan hal yang wajib agar tercipta perlindungan, kepastian hukum, serta penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi warga negara. Kebocoran data pribadi merupakan salah satu bentuk kegagalan pemerintah untuk menjamin keamanan warga negara terhadap privasinya.

Urgensi pembentukan regulasi perlindungan data pribadi menjadi semakin kuat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna smartphone dan internet. Ketidakpastian perlindungan  data pribadi hanya akan menimbulkan rasa cemas karena tidak ada instrumen hukum yang responsif terhadap kebutuhan memperoleh perlindungan yang kuat.

Sejatinya pemerintah Indonesia saat ini dalam proses menyiapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang secara garis besar telah mengadopsi hukum data pribadi skala internasional yang bersifat komprehensif. Akan tetapi, pembahasan RUU ini seperti jalan di tempat dan tidak menunjukkan titik terang karena RUU ini belum disahkan juga sejak dibahas pada tahun 2016. 

Pada akhirnya, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi harus dipercepat dan diprioritaskan agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat. RUU ini juga harus segera disahkan agar tidak terjadi lagi kasus kebocoran data pribadi di Indonesia yang merugikan warga negara.

Referensi:

Annur, C. M. (2022). Ada 204,7 juta pengguna internet di Indonesia awal 2022. Diakses pada 16 April 2022, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Jumlah%20Pengguna%20Internet%20di%20Indonesia%20(2018%2D2022*)&text=Pada%20Januari%202021%2C%20jumlah%20pengguna,meningkat%20dalam%20lima%20tahun%20terakhir.

CNN Indonesia (2021). Deretan kasus bocor data penduduk ri dari server pemerintah. Diakses pada 16 April 2022, dari https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210901150749-185-688400/deretan-kasus-bocor-data-penduduk-ri-dari-server-pemerintah

Ikhsan, M. (2022). Kebocoran data pribadi yang tak berujung di ri. Diakses pada 16 April 2022, dari https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220112191045-185-745842/kebocoran-data-pribadi-yang-tak-berujung-di-ri