     Elit politik adalah sekompok orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan, Elit politik disebut juga sebagai jembatannya masyarakat dalam menampung apresiasi kebutuhan masyarakat, hal ini yang mendapatkan perbedaan dengan masyarakat jelata atau masyarakat biasa, sehingga kelompok ini dalam menjalankan amanahnya mendapatkan kedudukan yang istimewa.
     Mendekati pilpres ini elit politik yang tokoh-tokohnya dari partai politik itu sendiri, berdatangan kepada orang-orang yang memiliki  kekuasaan dan melakukan suatu penilaian dengan mengukur elektabilitas calon pemimpin yang akan diusung menjadi capres dan cawapres untuk mewujudkan pemimpin yang lebih baik, melalui peran media sosial dan baliho elektabilitas capres dan cawapres rakyat dapat mengetahui kemapanan dan kemapuan calon pemilu tersebut. Bersiapan ini merupakan suatu yang dikonsensuskan dengan pihak-pihak yang berkait, entah itu dari partai politik dan masyarakat yang ingin memilih sesuai dengan apa yang ada dihati nurani.
     Namun setelah pemilihan umum tersebut telah selesai dan sudah dimenangkan oleh pemimpin yang baru baik dimenangkan oleh pemimpin yang lama yang melanjutkan dua 2 preode, euforia terhadap masyarakat berupah menjadi rasa kekecewaan yang secara signifikan dapat meruntuhkan suatu nilai-nilai ideologi pancasila. Elit politik yang sudah terjebak dalam dunia kekuasaan melupakan masyarakat jelata atau masyarakat biasa, yang tidak melibatkan atau mengabaikan apresiasi masyarakat terhadap konsensus dalam segala kesepatan yang semena-mena disahkan begitu saja.
     Musyawarah dalam pengambil keputusan yang konsensus harus melibatkan masyarakat untuk meminta kesepakatan rancangan kerja sama baik itu rancangan undang undang yang akan disampaikan elit politik yang ada di perlemen sehingga kesepatan ini mewujudkan demokarasi yang benar-benar ada di naungan pancasila.
     Pancasila merupakan cerminan yang harus diterapkan dalam elit politik itu sendiri terlapas dari keegoisan elit politik yang lebih mempentingkan kelompok itu sendiri, hal ini terjadi karena elit politik yang menduduki di parlemen secara terang-terangan menyampaikan bahwa kita patuh terhadap pemimpin partai politik, apa yang disampaikan elit politik tersebut merupakan suatu penanda bahwa elit politik telah melanggar nilai-nilai pancasila.
     Sejarah telah mencatan bahwa pada tanggal 1 juni adalah hari lahirnya pancasila. Pancasila diambil dari bahasa sanskerta yang dibagi menjadi dua kata, panca dan sila. Panca yang berarti lima dan sila bererarti asas atau dasar. Hal ini merupakan sebagai pondasi dan rujukan bagi kita dalam mengambil suatu keputusan, pancasila dalam rumusannya melalui proses yang cukup panjang berawal dari organisasi yang dibentuk dalam mempersiapan kemerdekaan indonesia  yang disebut dengan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (BPUPKI).
     Para tokoh bangsa pada perumusan pancasila sebelum menyepakati isi pancasila tersebut. Telah melalui proses tahapan bertukar pikiran antara tokoh intelektualis dengan melihat pada moralitas yang sudah menjadi nilai leluhur terdahulu ini lah yang menjadikan suatu reflensi pancasila itu sendiri, para intelektualis pada perumuasan masalah tersebut dengan penuh teliti dari apa yang pantas dicantumkan pada nomor pertama dan nomor terakhir.
     Pada sidang pertama tanggal 29 mei 1945 usulan Moh. Yamin mengenai dasar negara dalam rumusan ialah:
- Perikemanusiaan.
- Perikeadilaan.
- Periketuhanaan.
- Perikerakyataan.
- Kesejahteraan rakyat.
- Rumusan diatas dalam sidang BPUPKI tersebut menuai penolakan bagi K.H. Wahid  Hasim ysng memiliki alasan bahwa penduduk indonesia mayoroitas islam, oleh karena itu beliau menginginkan indonesia harus berlandasan islam. Dalam sidang tersebut terdapat keegoesan dari upaya tercapainya kepentingan untuk membawa atau menjungjung nilai-nilai kolompok tersebut untuk dijadikanya landasan bernegara, sehingga dari penolakan K.H. Wahid Hasim sidang pertama ditutup dan dilanjutkan pada sidang yang kedua.
     Lalu dilanjutkan dengan sidang yang ke dua pada tanggal 31 mei 1945 Prof. Dr. Soebomo membuat rumusannya dengan penyampaikan :
- Persatuaan.
- Kekeluargaan.
- Keseimbangan lahir batin.
- Musyawarah.
- Keadilan rakyat.
Pada sidang yang kedua ini peserta panitia BPUPKI sudah kondusif dan saling mencoba memahami satu sama lain dengan kesadaran seperti yang disampaikan Drs. Moh Hatta bahwa tidak ada gunanya agama dipermasalahkan karena agama masalah keyakinan yang hanya menuju pada Tuhan dengan bahasa yang mudah diterima Moh. Hatta menyampaikan Tuhan yang Maha Esa, dan dilanjutkan pada sidang yang ketiga.
Pada sidang yang ketiga ini soerkarno menyampaikan rumusannya pada 1 juni dalam pidatonya tersebut setiap kelompok masih terpaku dalam kelompok dan kepentingannya  masing-masing. Soekarno menyampaikan usulan rumusan dasar negaranya yang diberi nama pancasila yang berisi:
- Kebangsaan Indonesia.
- Internasional atau Perikemanusiaan.
- Mufakat atau Demokrasi.
- Kesejahteraan Sosial.
- Ketuhunan Yang Maha Esa
Usainya penyampaian usulan dasar negara yang disampaikan soekarno. Menetapan pancasilla sebagai dasar negara pada tanggal 18 agustus 1945 oleh panitia Persiapan Kemerdekaan Indosnesia (PPKI). Dalam sidang tersebut PPKI mengesahkan UUD 1945 menetapkan rumusan pancasila dijadikan suatu dasar negara terletak pada alinea keempat  pembukaan UUD 1945. Bunyi pancasila dalam dasar negara sebagai berikut:
- Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Kemanusiaan yang adil dan berdab..
- Persatuuan indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebelum terbentuknyya rumusan panasila diatas sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan berlaku hingga sekarang, pada tanggal 22 dibentuk tokoh nasional disebut dengan panitia sembilan yang menyusun naskah piagam dikenal dengan piagam jakarta. Rumusan pancasila pada sila pertama menuai konroversi krititk dari rumusan tersebut dalam bunyinya:
- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemuluknya.
- Kemanusian yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia.
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan.
- Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.
Rumusan masalah yang terletak pada sila pertama menuai kritikan dari masyarakat tokoh indonesia timur dengan alasan rakyat indonesia tidak hanya berasal dari orang-orang muslim saja. Sehingga pada alasan tersebut sila pertama berupah menjadi, Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga bisa diterima secara universal.
Para elit politik hendaknya bisa memaknai  dan dijadikan suatu belajaran dalam proses terbentuknya pancaasila melalui prsoses yang cukup panjang dengan diawali perdebatan pertukaran pikiran atas kepentingan kelompok tertentu. Hal ini dapat di sepakati bahwa para tokoh bangsa mampu memahami pancasila secara keseluruhan dengan membuka atas suatu pendapat dari kritikan atau usulan yang dilakukan oleh indonesia timur, merupakan suatu pengamalan pancasila itu sendiri, pancasila merupakan nilai-nilai leluhur bangsa indonesia yang sudah ada sejak masa kerajaan, kekayaan budaya, kebenergaman agama dan suku serta krakter kebiasan leluhur dahulu yang selalu melakukan dengan musyawarah dalam mencari solusi atau jalan keluar itu menjadi satu di dasar negara yaitu pancasila.
Waktu yang turut berkmbang elit politik saat ini tidak mempentingkan apa yang ada dipanacasila melalui bersidangkan perancangan undang-undang dasar cipta kerja misalanya yang menuai kritikan atas masyarakat buruh khusunya yang telah menjendarai konsensus bersama yang tertera pada sila ke empat, alasan masyarakat buruh menolak atas disahkannya UU Cipta kerja tersebut adalah bentuk ketidak adilan yang dimana lebih mengutungkan pihak-piihak pemilik usaha sehingga masyarakat buruh merasa ditindas atau didiskriminasi melalui perlkuan udang-undang tersebut. Perlu diangat indonesia bukan milik yang memiliki usaha-usaha pabrik dan sebagainya yang memiliki modal yang bisa membeli negara dengan kekayaanya, tapi indonseia adalah milik bersama dimana rasa kebersamaan tersebut dapat di berikan dengan rasa keadilan bukan mengutungkan pihak-pihak kaya tersebut yang memiliki kekuasaan.
