Dimana Fungsi Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri? Munculnya Raja-Raja Kecil di Daerah Pada Kasus Uang TPP

 

Dimana Fungsi Ditjen Bina Keuangan Daerah, KEMENDAGRI?. Munculnya Raja-Raja Kecil di Daerah pada Kasus Uang TPP

Baca juga: FATAL, Ketua DPRD Sntang,"Tidak Tahu", Uang Guru di "0" & dialih ke Pejabat Struktural/ASN Non guru Rp. 8.188.992.000, Di mana Fungsi Pengawasan?

Carut marut kasus pengalihan dan penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)  di daerah semakin marak terjadi.

 Banyak daerah yang pada akhirnya berurusan dengan Kemendagri karena munculnya raja-raja kecil yang sewenang-wenang di daerah.

Contohnya, pada kasus pengalihan uang TPP guru se-kabupaten Sintang, Kalbar ke DOMPET para pejabat dan ASN Non guru.

Baca juga: Genderang Sertifikasi Guru/TUNSUS:Sekda Sintang, (Periode 2014-2023), (Caleg Nasdem 2024), "Kembalikan Uang Guru, Sintang, Kalbar"

Kecemburuan sosial karena guru menerima tunjangan dari APBN adalah faktor utama dihapuskanya uang guru, ragam alasan dimunculkan agar guru tidak dapat menerima TPP.

Alasan tunjangan ganda, tidak ada dana, tidak bisa menambah anggaran di perubahan anggaran, kebijakan daerah, namun anehnya, apa mungkin bisa disebut sebuah kebijakan, ketika sebuah "kebijakan" sudah menyengsarakan ribuan orang?

Baca juga: "Surat Terbuka" kepada Presiden Joko Widodo dan Bapak Surya Paloh (Nasdem) dari Guru Pelosok, Sintang, Kalbar

Baru-baru ini juga kita bisa melihat demo di NTT, tepatnya di Daerah  Sabu Raijua, guru melakukan aksi demo hingga masuk ke Kantor Bupati, untuk memperjuangkan ragam tunjangan, salah satunya adalah tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Merangkum dari berbagai sumber, tahun  2022,  juga terjadi masalah TPP di Pemkot Samarinda hingga penyelesaian ke tingkat pusat.