Ironis, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sintang: DPRD Sintang Komisi C Tidak Dilibatkan dalam Hapus Uang Guru 1 Kab. Sintang, Kalbar

Karena antara jawaban oknum Pejabat Pemda Sintang sama (=) dengan oknum pejabat eselon 3 kemendagri yang bilang PEMDA TIDAK PUNYA DANA DAERAH.

 

Akhirnya beliau tidak lagi menyentuh kasus TPP guru, kita tunggu hasilnya.

 

Jika masih TPP kami tidak dikembalikan, Bapak akan lihat semua pejabat yang terlibat menghapuskan uang kami, yang intimidasi guru-guru, akan  terbit per orang, agar dunia tahu kelakuan oknum pejabat yang sewenang-wenang pada guru.

 

Di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 94 tahun 2021, di Pasal 5 (Huruf a), bahwa PNS dilarang menyalahgunakan wewenang.  

Pasal 14, Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar, ketentuan larangan: a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

 

Dulu, kami diancam kena sangsi karena mogok memperjuangkan keadilan, sekarang boleh disampaikan kepada oknum ASN yang mengalihkan uang guru, agar pasal tersebut dibaca berulang.