"Gagal Beri Solusi Adil", Keuda Kemendagri, Bagian Analis Pern Anggaran Daerah Wil III (Kalbar), atas Kasus Hapus TPP Guru Sintang

Kasus penghapusan TPP hanya pada profesi guru, karena sejumlah pejabat Pemda Sintang, Kalbar, multitafsir dalam memahami perbedaan TPP (tambahahan penghasilan pegawai), dari APBD, dan tamsil (tambahan penghasilan), dari APBN, Rp. 250.000,0, serta alasan kekurang dana, mengakibatkan TPP guru berserti, bertunsus dihapus, serta di guru nonser di buang dari kelas jabatan.

Kasus ini akhirnya naik, ke Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, di bagian Analis Pern. Angrn. Daerah Wil. III (Kalbar),  (Pejabat Eselon III), karena pihak Pemda Sintang ingkar, akan solusi dari Dirjen GTK Kemdikbudristek, (16 Mei 2023), bahwa guru boleh menerima TPP dan ternyata ada temuan kenaikan TPP Pejabat ASN dan ASN nonguru Rp. 37.701.610.176,00 (Perbup 2022 dibandingkn Perbup 2023).

Pejabat Eselon III di bagian Analis Pern. Angrn. Daerah Wil. III,   memiliki jawaban dan alasan yang PERSIS SAMA dengan Pemda Sintang, meski di awal tanggal 23 Nov 2023, salah satu staf di Keuda  ( Pak A),  mengatakan bahwa Pemda Sintang TIDAK ADIL pada guru dan Guru boleh terima TPP serta akan menyurati pemda.

Baca juga: Kembalikan Insentif/TPP Guru Sintang pada Perubahan Anggaran 2023?

Namun, Tiba-tiba jawaban berubah di tanggal 18 Desember 2023. Apa yang terjadi dengan Pejabat Eselon III di bagian Analis Perencanaan Anggaran Daerah Wil. III.
Berikut alasannya:

1. Belum ada laporan dari BPKAD Sintang dan Pihak Provinsi, terkait hapus TPP.

(Mohon maaf). Logikanya, tidak mungkin oknum Pejabat/Kepala BPKAD Sintang memberikan laporan, bahwa mereka hapus dan alihkan uang guru ke TPP mereka sendiri.

Instansi BPKAD Sintang alami kenaikan TPP dengan total Rp. 57.161.000,00/bulan untuk semua jabatan. Kepala BPKAD, Tppnya naik menjadi Rp. 8.269.000/bulan di 2023. Kenaikan di 2023 Rp.1.761.000,00/bulan.

Baca juga: Guru Ambalau Kawal Pengembalian Insentif/TPP Guru Sintang

Pihak Provinsi juga masih multitafsir mengartikan TPP dan tamsil sehingga menghapus TPP guru berserti, yang menganggap hanya guru nonser yang boleh terima TPP. Sementara hal itu keliru. Bagaimana mungkin BPKAD dan pihak provinsi akan membuat laporan hapus TPP guru?.

Baca juga: Kembalikan Uang Insentif/TPP/Kepseg Guru Sintang Rp 875000-Rp 1080000 per Guru

Guru-guru yang jadi korban, meminta, TPP guru Sintang diurus langsung oleh Direktur Bina Keuangan, bukan ke pejabat eselon III di bagian Analis Pern. Angrn. Daerah Wil. III (KALBAR), yang tidak mencek semua bukti & lebih percaya pada Pemda Sintang, tanpa cross check 2 arah.

2. Laporan bukan dari organisasi.