 Karena 2 tahun diskusi, dengan harapan kespeg naik, malah menjadi Rp. "0".  Mediasi, diskusi, rapat, audiensi dan sejenisnya telah dilakukan. Hasilnya sah diundangkan TPP/kespeg guru berserti/bertunsus dihapuskan.
Setelah gejolak muncul sampai ke pelosok. Akhirnya diskusi dilaksanakan oleh pejabat terkait. Tiba-tiba di masyarakat muncul alasan "KURANG DANA". "DAERAH KEKURANGAN DANA", yang sebelumnya tidak pernah dinyatakan.
Dari awal hanya alasan sertifikasi, namun sekarang "dana kurang". Jika dana kurang, mengapa harus kespeg/TPP guru berserti/bertunsus yang dikorbankan?.
Jabatan di instansi lain juga ada yang memiliki "profesi", namun mengapa harus guru yang hingga tahun ke 3, jadi "Rp.0".?. Pengawas sekolah juga bersertifikasi, mengapa mendapatkan kespeg/TPP hingga kenaikan Rp. 861.000,00 di 2023.
      Akhirnya puluhan tim guru berserti melakukan analisis "KURANG DANA tersebut". Membandingkan TPP/kespeg tahun 2022 dengan 2023. Data diperoleh dari softfile yang diedarkan oleh pemda dan diolah oleh tim (Perbup. Sintang Nomor 21 Tahun 2022 dan Perbup. Sintang Nomor 25 tahun 2023).
      Untuk memvalidkan data, tim dibagi ke grup yang  bekerja secara komputerisasi dan manual.
1. Tim manual dan komputerisasi menemukan kenaikan 99,9 % kespeg/TPP disemua instansi naik.
2. Penemuan jabatan baru yang sebelumnya tidak muncul di tahun 2022, namun muncul di tahun 2023 disertai jumlahÂ
  TPP/kespegnya.
Rinciannya sebagai berikut:
