Memahami Obstruction of Justice dalam Perkara Brigadir J

Dalam rangkaian peristiwa kematian Brigadir J, akhirnya Kapolri mengumumkan dalang pembunuhan berencana dibalik kematian korban. Ferdy Sambo dinyatakan sebagai aktor utama dalam kasus kematian Brigadir J. 

Selain itu, Ferdy Sambo juga berupaya merekayasa kasus tersebut seolah-olah Brigadir J tewas akibat aksi tembak menembak dengan Bharada E. Karena diduga Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo.

Akhirnya, peristiwa tersebut terungkap bahwa Ferdy Sambo adalah pihak yang berusaha menutup-nutupi atau mengaburkan peristiwa sehingga menghalangi para penyidik untuk mengungkap kasus tersebut. Dalam istilah hukum pidana dikenal dengan Obstruction of Justice.

Baca juga: Dilema Kapolri: Bersih-Bersih Institusi Demi Pengungkapan Kasus

Istilah Obstruction of Justice berasal dari istilah hukum Anglo Saxon yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan sebutan "tindak pidana menghalangi proses hukum".

Dalam Balck's Law Dictionary menjelaskan bahwa Obstruction of Justice merupakan segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai.

Dalam kasus kematian Brigadir J, Ferdy Sambo dinyatakan oleh Kapolri sebagai pihak yang melakukan intervensi untuk menutupi atau merekayasa kematian korban. 

Bentuk intervensi yang dilakukan bisa dalam bentuk memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti, ataupun mengintimidasi para saksi.

Baca juga: Apakah Ferdy Sambo Terlibat?

Istilah Obstruction of Justice dikenal dalam tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: 5 Pertimbangan Bijak Membeli Mobil

Pasal 21 berbunyi "setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi...".

Selanjutnya, Pasal 22 berbunyi "Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar...".

Dikutip dari heylawedu.id, terdapat 3 syarat utama dalam menentukan suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai Obstruction of Justice, yakni: Pertama, perbuatan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (pending judicial proceedings). Kedua, pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (knowledge of pending proceedings).

Ketiga, pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (acting corruptly with intent).

Perbuatan Ferdy Sambo yang melakukan upaya merekayasa penyebab kematian Brigadir J membuat kaburnya kasus tersebut yang menyebabkan tertundanya proses hukum dalam penyelidikan dan penyidikan atas kasus kematian Brigadir J.

Ferdy Sambo dalam hal ini dipastikan menyadari bahwa perbuatannya dalam merekayasa kematian Brigadir J dengan membuat alur cerita baru, adanya aksi tembak menembak antara Brigadir J dan Bharada E.

Ferdy Sambo juga secara terang benderang mencoba melakukan intervensi proses pengungkapan kasus kematian Brigadir J pada saat sebelum ia dinon-aktifkan dari jabatannya. Hal ini dilakukan dengan pengambilan cctv yang seyogianya menjadi barang bukti dalam pengungkapan kasus tersebut.