Eksistensi Keuchik sebagai Hakim Perdamaian di Aceh

Salah satu keistimewaan yang dimiliki Aceh adalah di bidang hukum adat dan adat istiadat. Keistimewaan tersebut diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999.

Tradisi masyarakat Aceh dalam penyelesaian sengketa adat dilakukan melalui musyawarah adat. 

Tradisi tersebut sudah lama melekat dalam nilai-nilai adat yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Baca juga: Soal Penembakan Brigadir J: Begini Protap Penggunaan Senjata Api

Adat yang dipahami selama ini secara tidak tertulis, seiring perkembangannya dijadikan sebagai hukum yang tertulis dan diformalkan dalam sebuah legislasi. 

Hukum adat kini menjadi sebuah peraturan yang tertulis yang dituangkan dalam peraturan daerah. Peraturan daerah di Aceh disebut dengan Qanun.

Keuchik (Kepala Desa) selain berfungsi sebagai kepala pemerintahan gampong (desa), di Aceh, juga berfungsi sebagai lembaga adat, yakni sebagai hakim dalam penyelesaian sengketa adat.

Sebagai pelaksana fungsi yudisial tersebut, Keuchik diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan Qanun Aceh No 10 Tahun 2008.

Baca juga: Pemekaran Tiga Provinsi di Papua sebagai Upaya Meredam Konflik

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai hakim perdamaian, Keuchik berwenang menyelesaikan 18 jenis sengketa. Sesuai Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008. Diantaranya, perselisihan dalam keluarga, pencurian ringan, penganiayaan ringan, dan lain-lain.

Baca juga: Presidensi G20 Indonesia: Perwujudan Ekonomi Inklusif Melalui Bonus Demografi

Legalitas pelaksanaan kewenangan ini diatur secara tegas dan jelas berdasarkan hirarki berikut:

1. Pasal 18B UUD.

2. UU No. 44 Tahun 1999.

3. UU No. 11 Tahun 2006.

4. UU No. 6 Tahun 2014.

5. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008.

6. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008.

7. Pergub Aceh No. 60 Tahun 2013.

8. SKB Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh No. 189/667/2011, No. 1054/MAA/XII/2012, dan No. B/121/1/2012.

Keputusan perdamaian atas sengketa tersebut dicatatkan dan diregistrasi di gampong. 

Sifat putusannya pun bersifat final dan mengikat. Hal ini ditegaskan dalam SKB tersebut. Selain itu, kembali ditegaskan dalam Pasal 18 (1) Pergub Aceh No. 60 Tahun 2013.

Selain itu, apabila salah satu pihak yang bersengketa membawa sampai ke proses hukum formal, maka keputusan hakim perdamaian tersebut dapat dijadikan alat bukti surat. Sesuai Pasal 187 huruf b KUHAP dan penjelasannya.