Setiap orang tua sudah pasti menaruh harapan pada anak-anaknya agar kelak menjadi generasi yang berguna bagi kedua orang tua, juga bagi orang lain.
Namun, harapan itu terkadang sirna karena si anak melakukan perbuatan yang tak seharusnya diharapkan terjadi. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan pidana, misalnya.Â
Hal ini menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) kerapkali ia diberi label "anak nakal".
Pemberian label "anak nakal" pada anak dapat memiliki dampak yang buruk terhadap perkembangan dan kesehatan mental anak.Â
Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:
Stigma dan diskriminasi: Label "anak nakal" dapat menyebabkan anak merasa dicap sebagai anak yang buruk, dan dapat menyebabkan diskriminasi oleh orang lain, baik di sekolah maupun di masyarakat.
Rendahnya rasa percaya diri: Anak yang diberi label "anak nakal" mungkin merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja akademik, keterampilan sosial, dan kesehatan mental secara umum.
Perilaku negatif yang lebih buruk: Pemberian label "anak nakal" dapat menyebabkan anak merasa terasing dan tidak dihargai, yang dapat menyebabkan perilaku yang lebih buruk, termasuk perilaku menyimpang atau menyebabkan masalah di masa depan.
Gangguan mental: Pemberian label "anak nakal" dapat memicu atau memperburuk masalah mental, seperti kecemasan, depresi, dan stres.
Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak memberi label "anak nakal" pada anak. Sebaliknya, perhatikan perilaku anak secara spesifik, identifikasi masalah yang mendasarinya, dan berikan dukungan serta bimbingan yang dibutuhkan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang secara positif.
Seiring dengan itu, ada beberapa faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum, di antaranya adalah:
Keluarga yang tidak harmonis: Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau sering terjadi konflik dapat berdampak pada perilaku anak yang cenderung agresif atau mudah tersinggung, dan dapat berujung pada tindakan yang melanggar hukum.
Teman sebaya yang buruk: Anak yang bergaul dengan teman-teman yang tidak baik atau sering melakukan tindakan yang melanggar hukum dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut.
Kurangnya pengawasan orang tua: Orang tua yang kurang mengawasi dan membimbing anak dapat membuat anak terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak baik dan berisiko melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Kurangnya pendidikan dan pengetahuan: Anak yang kurang mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang memadai tentang hukum dan aturan yang berlaku dapat cenderung melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa menyadari konsekuensi dari tindakan tersebut.
Pengaruh media sosial dan internet: Anak yang terlalu sering menggunakan media sosial dan internet dapat terpengaruh oleh konten yang tidak baik dan cenderung melanggar hukum.
Pengaruh obat-obatan terlarang: Anak yang menggunakan obat-obatan terlarang atau mengalami ketergantungan pada obat-obatan tersebut dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut dan berisiko melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memberikan pendidikan dan pengawasan yang baik kepada anak-anak agar terhindar dari perilaku yang melanggar hukum dan menghindari mereka dari risiko yang lebih besar di masa depan.
Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara hati-hati dan sensitif, karena anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana memiliki kebutuhan yang berbeda dari orang dewasa. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum:
Hak-hak anak harus dihormati: Anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana memiliki hak-hak yang sama dengan orang dewasa. Namun, mereka juga membutuhkan perlindungan tambahan karena usia dan keterbatasan mereka. Hak-hak anak ini termasuk hak atas pendidikan, hak atas perlindungan, hak atas kesehatan, hak atas keluarga dan identitas budaya, hak atas pengadilan yang adil, hak atas kebebasan dari diskriminasi, dan hak atas rehabilitasi.
Perlindungan dan dukungan sosial: Anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Mereka juga harus diberikan dukungan sosial yang cukup dari keluarga, teman, dan masyarakat. Dukungan ini dapat membantu anak untuk memahami dan mengatasi situasi yang mereka hadapi.
Pendidikan dan rehabilitasi: Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana harus diberikan akses ke pendidikan dan rehabilitasi yang memadai. Ini penting untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk hidup mandiri di masa depan.
Pertimbangan khusus untuk anak-anak yang lebih muda: Anak-anak yang lebih muda harus diperlakukan secara berbeda dalam sistem peradilan pidana. Mereka harus diberikan perlindungan dan perlakuan khusus untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati.
Keterlibatan keluarga: Keluarga anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana harus terlibat dalam proses penanganan kasus. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan anak dipenuhi dan untuk membantu anak mengatasi situasi yang mereka hadapi.
Penggunaan hukuman alternatif: Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana harus diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam program rehabilitasi dan hukuman alternatif. Ini dapat membantu anak untuk belajar dari kesalahan mereka tanpa harus menghadapi hukuman yang berat.
Kesimpulannya, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sensivitas. Anak-anak harus diberikan hak-hak dan perlindungan yang memadai serta kesempatan untuk rehabilitasi dan perbaikan diri.
