Kebijakan pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang dipastikan akan memberikan dampak signifikan bagi berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Kenaikan PPN ini dikhawatirkan akan menjadi beban tambahan bagi para petani yang tengah berjuang di tengah berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, harga produksi yang fluktuatif, dan pandemi COVID-19.
Salah satu dampak langsung dari kenaikan PPN adalah potensi kenaikan harga pupuk dan pestisida. Sebagai salah satu komponen utama dalam proses produksi pertanian, kenaikan harga pupuk dan pestisida akan secara otomatis meningkatkan biaya produksi petani. Hal ini tentu saja akan menekan margin keuntungan petani dan berpotensi mengurangi daya saing produk pertanian Indonesia di pasar domestik maupun internasional.
Ancaman terhadap Ketahanan Pangan
Kenaikan PPN 12% tidak hanya berdampak pada harga input produksi, tetapi juga pada daya beli konsumen. Dengan meningkatnya harga pangan akibat kenaikan biaya produksi petani, daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, akan tergerus. Hal ini dapat memicu penurunan konsumsi pangan yang pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan nasional.
Selain itu, kenaikan PPN juga dapat mendorong petani untuk beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan secara ekonomi, seperti tanaman perkebunan. Hal ini dapat mengurangi produksi pangan pokok dan memperburuk masalah ketahanan pangan. Dalam jangka panjang, jika tidak ada intervensi yang tepat, kenaikan PPN dapat menyebabkan penurunan produksi pangan, peningkatan impor pangan, dan kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan global.
Pemerintah perlu memperhatikan dampak jangka panjang dari kebijakan kenaikan PPN ini terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Selain memberikan subsidi dan memperkuat program penyuluhan, pemerintah juga perlu mendorong pengembangan teknologi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan demikian, petani dapat meningkatkan produktivitas mereka tanpa harus meningkatkan biaya produksi secara signifikan.
Penting juga untuk melibatkan para petani dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pertanian. Dengan melibatkan petani, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani. Selain itu, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan pasar yang lebih baik bagi produk pertanian, sehingga petani dapat memperoleh harga yang wajar atas hasil produksinya.
Kenaikan PPN 12% merupakan tantangan besar bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia. Namun, dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat meminimalkan dampak negatif dari kebijakan ini dan memastikan bahwa sektor pertanian tetap berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Beban Ganda bagi Petani
Beban ganda bagi petani merupakan realita pahit yang harus dihadapi akibat kenaikan PPN 12%. Tidak hanya terbebani oleh kenaikan harga pupuk dan pestisida, petani juga harus menghadapi peningkatan biaya operasional lainnya. Mulai dari biaya transportasi untuk mengangkut hasil panen hingga biaya perawatan alat pertanian, semuanya mengalami kenaikan. Kondisi ini semakin diperparah dengan fluktuasi harga komoditas pertanian di pasar global yang seringkali tidak menguntungkan bagi petani.
Dalam situasi yang semakin sulit ini, banyak petani kecil yang kesulitan mempertahankan usaha taninya. Mereka dipaksa untuk mengurangi produksi, menjual aset produktif, atau bahkan meninggalkan sektor pertanian. Hal ini tentunya akan berdampak pada penurunan produksi pangan nasional dan mengancam ketahanan pangan. Selain itu, berkurangnya jumlah petani juga akan berdampak pada struktur sosial pedesaan, di mana pertanian merupakan tulang punggung perekonomian.
