Pemerintah dan pihak terkait memiliki peran krusial dalam meringankan beban para buruh yang terdampak, baik akibat perubahan teknologi, resesi ekonomi, atau faktor lainnya. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil antara lain:
Pertama, peningkatan program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pemerintah perlu memperluas akses dan meningkatkan kualitas program pelatihan vokasi. Hal ini penting untuk membekali para buruh dengan keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Kolaborasi dengan industri dapat memastikan kesesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja.
Kedua, fasilitasi transisi karier. Bagi buruh yang mengalami PHK atau pergeseran sektor, pemerintah perlu menyediakan program-program transisi karier. Ini meliputi konseling karier, bantuan dalam mencari pekerjaan baru, dan pelatihan soft skills yang dibutuhkan dalam dunia kerja modern.
Ketiga, perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Jaring pengaman sosial harus diperkuat untuk melindungi buruh yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan. Perluasan cakupan program jaminan sosial, seperti jaminan hari tua, kesehatan, dan kecelakaan kerja, serta pemberian bantuan sosial tunai bagi yang membutuhkan, sangat penting.
Keempat, kemitraan tripartit yang lebih kuat. Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja perlu bekerja sama lebih erat dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Dialog sosial yang intensif dapat membantu mencari solusi bersama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh buruh.
Kelima, peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia (TKI). Bagi TKI yang kembali ke tanah air, perlu disediakan program reintegrasi yang memadai. Pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendampingan usaha dapat membantu mereka untuk mandiri secara ekonomi.
Keenam, penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja, seperti upah yang tidak layak, jam kerja yang berlebihan, dan kondisi kerja yang tidak aman.
Selain pemerintah, pihak swasta, masyarakat sipil, dan buruh sendiri juga memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan ini. Perusahaan dapat memberikan kompensasi yang layak bagi pekerja yang terkena dampak, serta menyediakan program-program pelatihan dan pengembangan.Â
Masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas dan advokasi bagi hak-hak buruh. Sementara itu, buruh perlu meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan dan sertifikasi, serta aktif berpartisipasi dalam organisasi serikat pekerja.
Dengan upaya bersama, diharapkan permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh para buruh dapat diatasi secara efektif. Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, layak, dan produktif bagi semua pekerja.
Upaya Menyelamatkan Aset-Aset Sritex dan Revitalisasi Industri Tekstil
