Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) bersama ribuan petani tembakau dan cengkeh di seluruh Indonesia secara tegas menolak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.
Para petani khawatir kebijakan ini akan mengancam mata pencaharian mereka dan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat di daerah penghasil tembakau dan cengkeh.
Mengapa Mereka Menolak?
Ancaman terhadap industri hilir. Sejumlah pasal dalam PP 28 dinilai mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT). Pembatasan penjualan rokok eceran, penerapan zonasi penjualan, serta berbagai aturan lainnya dikhawatirkan akan menurunkan permintaan terhadap produk tembakau.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 yang mengatur tentang pengendalian penggunaan tembakau dianggap mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau. Pembatasan penjualan dan berbagai aturan lainnya dikhawatirkan akan menurunkan permintaan pasar terhadap produk tembakau, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan produksi, penutupan usaha, dan masalah-masalah ekonomi lainnya.
Harga tembakau dan cengkeh anjlok. Penurunan permintaan terhadap produk tembakau secara otomatis akan berdampak pada harga jual tembakau dan cengkeh di tingkat petani. Hal ini akan membuat petani mengalami kerugian besar dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Anjloknya harga tembakau dan cengkeh merupakan masalah kompleks yang tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga pada perekonomian daerah dan nasional. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan solusi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.
Terancam kehilangan mata pencaharian. Bagi jutaan petani tembakau dan cengkeh di Indonesia, pertanian adalah sumber penghidupan utama. Jika industri tembakau terpuruk, maka ribuan keluarga akan kehilangan mata pencahariannya.
Ancaman kehilangan mata pencaharian bagi petani tembakau dan cengkeh merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Solusi yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
Dampak ekonomi yang luas. Selain berdampak pada petani, kebijakan ini juga akan berdampak pada sektor lain yang terkait dengan industri tembakau, seperti industri kemasan, transportasi, dan perdagangan.
Kebijakan yang mempengaruhi industri tembakau memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks. Tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga pada berbagai sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan terkait industri tembakau, perlu mempertimbangkan secara matang dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Apa Kata Mereka?
Ketua Umum Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) menyatakan bahwa 97% produksi cengkeh petani diserap oleh industri rokok kretek. Oleh karena itu, keberlangsungan hidup petani cengkeh sangat bergantung pada industri hasil tembakau.
Ketergantungan yang sangat tinggi pada industri rokok membuat petani cengkeh sangat rentan terhadap perubahan di pasar. Untuk menjaga keberlangsungan hidup petani cengkeh, diperlukan upaya bersama untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar dan meningkatkan nilai tambah dari produk cengkeh.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) mengkritik pemerintah karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat, terutama pedagang dan petani di industri tembakau.
Kritik dari APTI terhadap pemerintah menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi petani tembakau. Pemerintah perlu mencari solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini, dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait.
Apa yang Mereka Tuntut?
Para petani dan pelaku industri tembakau meminta pemerintah untuk:
Meninjau ulang PP 28. Melakukan kajian ulang terhadap pasal-pasal yang dianggap merugikan petani dan industri tembakau.
Mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi. Pemerintah harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas dari kebijakan ini, terutama bagi masyarakat di daerah penghasil tembakau dan cengkeh.
Mencari solusi bersama. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang win-win solution, yang dapat melindungi kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan mata pencaharian petani.
Kesimpulan
Penolakan petani tembakau dan cengkeh terhadap PP 28 menunjukkan betapa pentingnya sektor pertanian tembakau bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah perlu bijak dalam mengambil keputusan terkait kebijakan pengendalian tembakau, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial secara komprehensif.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
