Demokrasi di Indonesia hadir dalam dua wujud yang saling melengkapi namun seringkali berbenturan yakni Demokrasi Senayan dan Demontrasi Jalanan.
Jika Senayan menjadi panggung bagi pertarungan politik formal, jalanan menjadi arena bagi ekspresi langsung aspirasi rakyat. Keduanya memiliki peran penting dalam sistem demokrasi, namun seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan dilema.
Bagaimana menyeimbangkan keduanya agar dapat menciptakan sinergi positif yang berdampak pada kesejahteraan rakyat menjadi pertanyaan krusial yang terus relevan.
Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Namun, praktik demokrasi yang seringkali terpolarisasi antara Senayan dan jalanan menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan tersebut.
Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga legislatif seringkali memicu munculnya gerakan-gerakan di jalanan. Hal ini menunjukkan adanya disharmonisasi antara aspirasi rakyat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh para wakil rakyat.
Demokrasi Senayan dan demokrasi jalanan, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi kekuatan sinergis yang mendorong kemajuan bangsa. Namun, keduanya juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola secara bijaksana.
Bagaimana menemukan titik temu antara kedua bentuk demokrasi ini menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Memahami Keduanya
Demokrasi Senayan. Sebagai bentuk demokrasi representatif, Senayan memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan. Namun, seringkali dikritik karena dianggap terlalu elitis dan kurang responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Senayan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan DPR yang ideal, yaitu DPR yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa.
Demonstrasi Jalanan. Demontrasi jalanan atau aksi unjuk rasa jalanan adalah bentuk ekspresi pendapat atau ketidakpuasan sekelompok orang terhadap suatu kebijakan, peristiwa, atau kondisi sosial politik dengan cara berkumpul di ruang publik, seperti jalanan, alun-alun, atau tempat-tempat umum lainnya. Tujuan dari aksi ini biasanya untuk menyampaikan tuntutan, menarik perhatian publik, atau menekan pemerintah untuk mengambil tindakan tertentu.
Demonstrasi adalah cerminan dari dinamika sosial dan politik suatu negara. Meskipun seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, demonstrasi tetap menjadi salah satu cara yang efektif bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan perubahan.
Mencari Solusi Tengah
Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, diperlukan sinergi antara kedua bentuk demokrasi ini, yakni Demokrasi Senayan dan Demontrasi Jalanan. Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:
1. Penguatan Partisipasi Masyarakat
Mekanisme partisipatif. Melalui forum musyawarah, e-partisipasi, dan referendum, masyarakat dapat memberikan masukan langsung dalam proses pembuatan kebijakan.
Mekanisme partisipatif adalah suatu cara di mana masyarakat secara langsung terlibat dalam proses pembuatan keputusan, khususnya dalam pembuatan kebijakan. Dengan kata lain, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapat, saran, atau masukannya secara langsung terkait kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
Transparansi. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan.
Transparansi dalam pengambilan keputusan adalah suatu kondisi di mana pemerintah membuka akses informasi kepada masyarakat mengenai proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana suatu kebijakan atau keputusan dibuat, apa pertimbangan di baliknya, dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut.
2. Reformasi Sistem Politik
Pemilu yang lebih berkualitas. Dengan sistem pemilu yang lebih inklusif dan representatif, suara rakyat dapat terakomodasi dengan lebih baik. Pemilu yang lebih berkualitas adalah suatu pemilihan umum yang dilaksanakan secara adil, transparan, dan melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dengan sistem pemilu yang lebih inklusif dan representatif, suara dari berbagai kelompok masyarakat dapat terwakili dengan lebih baik dalam lembaga perwakilan rakyat.
Penguatan partai politik. Partai politik perlu menjadi wadah yang lebih efektif dalam menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya ke dalam sistem politik. Ini menekankan pentingnya peran partai politik dalam sistem demokrasi. Intinya adalah partai politik harus lebih baik dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah.
3. Pendidikan Politik
Meningkatkan literasi politik. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya berpartisipasi dalam demokrasi. Artinya menekankan pentingnya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik. Dengan kata lain, masyarakat harus diberi pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana sistem politik bekerja, apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta mengapa partisipasi dalam demokrasi sangat penting.
4. Dialog dan Mediasi
Menjembatani perbedaan. Pemerintah, partai politik, dan kelompok masyarakat perlu membangun dialog yang konstruktif untuk mencari solusi bersama. Hal ini, menunjukan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara berbagai pihak dalam masyarakat, terutama antara pemerintah, partai politik, dan kelompok masyarakat. Inti dari pesan ini adalah bahwa untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi bersama, semua pihak perlu duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi yang saling menguntungkan.
Mekanisme penyelesaian konflik. Perlu adanya mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat, sehingga tidak berujung pada kekerasan. Artinya penting adanya suatu sistem atau cara yang jelas dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah agar konflik-konflik tersebut tidak semakin membesar dan berujung pada tindakan kekerasan yang merugikan semua pihak.
5. Penguatan Lembaga Perlindungan Warga
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Perlu diberikan kewenangan yang lebih luas untuk melindungi hak-hak warga negara dan mengawasi pelaksanaan hukum. Ini menyoroti pentingnya peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menjaga hak-hak warga negara. Inti dari pesan ini adalah bahwa Komnas HAM perlu diberikan wewenang yang lebih besar agar dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif.
Lembaga Ombudsman. Perlu diperkuat perannya dalam mengawasi kinerja penyelenggara negara. Hal ini menekankan pentingnya peran Lembaga Ombudsman dalam sistem pemerintahan. Inti dari pesan ini adalah bahwa Ombudsman perlu diberikan lebih banyak kewenangan dan dukungan agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam mengawasi kinerja penyelenggara negara.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, diharapkan dapat tercipta sinergi yang harmonis antara demokrasi Senayan dan demontrasi jalanan. Demokrasi Senayan dapat menjadi lebih responsif terhadap aspirasi rakyat, sementara demontrasi jalanan dapat berjalan lebih tertib dan produktif.
Kesimpulan
Demokrasi adalah sebuah proses yang dinamis dan terus berkembang. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, diperlukan upaya bersama dari seluruh komponen bangsa. Dengan membangun dialog, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
