Politik Uang, Pendidikan Karakter dan Sikap Berpolitik

Praktik vote buying ini menjadi endemik antara kandidat dan pemilih, cara ini bertujuan untuk melanggengkan status quo mereka. Dalam konteks sosial budaya politik uang menggambarkan dimana calon memberikan imbalan terhadap para pemilihnya yang menjadi loyalisnya. Tentu kondisi ini nantinya akan berpengaruh terhadap sikap calon ketika terpilih nanti.

Maka kemudian melalui praktik politik uang ini akan lahir para pemimpin korup dengan dalih mengembalikan modal politik yang telah mereka keluarkan. Biaya yang tinggi untuk membeli suara akan mengabaikan program atau visi dan misi yang sudah dibuat, tak ayal visi misi hanya menjadi pajangan ketika kampanye saja.

Politik uang secara langsung membawa peta demokrasi Indonesia menjadi politik transaksional dan menggerus konsep demokrasi seutuhnya. hal ini menjadi ancaman serius bagi bangsa ini dan perlu segera diatasi agar tidak merusak sendi-sendi dalam bernegara. Praktik ini akan memunculkan masalah terhadap akuntabilitas dan representasi demokrasi.

Politik uang tentunya tidak hanya menyasar golongan tua saja, namun golongan muda yang merupakan pemilih pemula juga tidak luput dari politik uang. 

Apabila pemilih pemula juga melanggengkan kondisi ini maka hilangnya politik uang di Indonesia menjadi hal yang utopis untuk diberantas. Maka integrasi Pendidikan karakter dalam sikap berpolitik perlu diterapkan di dunia pendidikan sebagai salah satu solusi memberantas politik uang.

Pendidikan Karakter dan Sikap Berpolitik   

Secara garis besar pendidikan menyasar 3 domain yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, namun belakangan ini ada upaya menekankan pendidikan karakter diterapkan dalam Pendidikan di Indonesia. setidaknya ada 18 poin nilai karakter yang dicoba diimplementasikan dan menjadi ruang dalam menumbuhkan sikap berpolitik yang demokratis.

Nilai dasar dalam pendidikan karakter adalah pentingnya menanamkan sikap religius kepada para peserta didik, tunduk menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Perbuatan memberi dan menerika uang dalam kontestasi politik tentunya sangat dilarang dalam agama karena masuk dalam kategori suap.

Dari nilai tanggung jawab dan demokratis seharusnya dijadikan pijakan bagi peserta didik ketika menjadi pemilih pemula untuk dapat mempertanggungjawabkan pilihan politiknya dalam mengawal calon pilihannya. 

Memberikan pemahaman apabila terjadi tindakan ilegal yang melanggar undang-undang bukan kemudian ikut andil melanggengkan tindakan tersebut.

Penanaman nilai semangat kebangsaan dan cinta tanah air dalam pendidikan karakter harusnya terimplementasi dalam pendidikan demokrasi di Indonesia.