Buntut Panjang Blusukan Risma, Apa Perlu Dipersoalkan?

Blusukan beberapa waktu lalu oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di jantung ibukota menjadi sorotan publik. Bahkan, blusukan tersebut telah berbuntut panjang. Pemprov DKI dan Kemensos mempunyai pendapat berbeda. Risma blusukan tanggal 4 Januari 2021 dan bertemu tiga gelandangan serta mengajaknya tinggal di tempat penampungan sedangkan Gubernur Anies Baswedan meminta Kepala Dinas Sosial mengecek sosok tunawisma tersebut.

Begitu juga Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan tidak pernah menemukan tunawisma di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin. Atas polemik ini, sebenarnya apa perlu dipersoalkan?.

Penulis melihat seperti ada bau-bau kontestasi politik dalam masalah ini. Risma berbuat baik melakukan blusukan di jantung Ibukota, malah Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya belum pernah menemukan tunawisma dan memerintahkan jajarannya mengecek tunawisma tersebut.

Bahkan, kemarin dalam wawancara televisi di Tv One, budayawan asal Betawi Babe Ridwan Saidi mengatakan selama dia tinggal di DKI Jakarta belum pernah menemukan adanya tunawisma di daerah Sudirman-Thamrin. Tentu keterangan ini seakan-akan mematahkan video asli Risma blusukan ke jantung Ibukota tersebut.

Hal ini makin membuat polemik, siapa yang benar?. Kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun dalam hal ini. Terpenting, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Risma harus bekerja keras untuk menampung dan memelihara tunawisma, fakir miskin maupun gelandangan lainnya.

Itulah tugas seorang pemimpin, bukan asik cari kebenaran dan kesalahan. Jangan mempersoalkan hal tersebut yang secara nyata sudah diabadikan Kemensos. Penulis yakin seorang Risma bersama jajarannya memang bertemu dengan tunawisma tersebut dengan video nyata yang disajikan.

Cuma, hal itu bukan jadi polemik berkepanjangan. Risma punya cara tersendiri dalam bekerja yaitu dengan blusukan. Kita tak boleh menyalahkan hak tersebut. Sekarang, kita benahi Ibukota sebagai miniatur Indonesia.

Tidak saatnya kita ribut dengan hal ini sehingga melupakan pekerjaan dan tanggungjawab kita. Tak perlu juga melarang Risma melakukan blusukan karena itu hak dari beliau sebagai Menteri Sosial.

Saat ini kita berpikir dalam mensejahterakan rakyat dan memikirkan bagaimana melawan Pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. Siapkan diri untuk menyongsong hari baru dan tahun baru yang sedang kita jalani dengan sebaik mungkin.

Semoga ada hari cerah menuju pada sebuah perubahan yang baik buat bangsa dan negara. Tak perlu memperpanjang blusukan itu dan segeralah untuk berbuat baik dan melakukan perubahan. Kalaupun ada bau-bau kontestasi politik di pemilu 2024 maupun Pilgub DKI 2022, itu urusan Mensos Risma dan Gubernur DKI Jakarta. Paling penting, bekerja dan bekerja memelihara dan menyelamatkan rakyat bersama tunawisma yang masih ada.