Dalam acara pernikahan anak Habib Rizieq dan peringatan Hari Raya Maulid Nabi kemarin telah terjadi kerumunan-kerumunan sehingga dua Kapolda dicopot dan beberapa Kapolres. Bukan itu saja, seorang Anies Baswedan pun direncanakan akan dipanggil Bareskrim Polri untuk menjelaskan mengenai kerumunan yang terjadi.
Namun, sebelum dipanggil Anies sudah angkat bicara soal pembelaannya terkait kerumunan yang terjadi. Salah satu yang menarik adalah ketika beliau membandingkan Penanganan massa Habib Rizieq dengan Pilkada.Â
"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggaraan tentang pentingnya menaati protokol kesehatan," ujar Anies (detik.com, 17/11).
Apa yang disampaikan Anies sebenarnya patut dipertanyakan, mengapa beliau membandingkan seperti itu?. Masalah yang terjadi karena kerumunan acara pernikahan anak Habib Rizieq harusnya jadi pertanggungjawaban beliau dan sebagai pemimpin menerima teguran dari pemerintah pusat bukan membandingkan dengan proses pelaksanaan pilkada.
Anies Baswedan sepertinya membela diri dari segala masalah tersebut. Harusnya sampaikan saja dengan cara-cara yang baik bukan jadi membandingkan dengan pelaksanaan pilkada. Hal itu justru akan membuat kesimpulan masyarakat bahwa Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI tidak mau bertanggungjawab atas kerumunan yang terjadi.
Itu akan membuat citra beliau semakin menurun dan sangat mungkin jadi perbincangan publik kedepannya. Ini harusnya dihindari demi citra dan elektabilitas Anies makin baik yang digadang-gadang akan ikut pemilu 2024.
Alangkah baiknya, hal terbaik yang harus dilakukan oleh Anies Baswedan sangat diharapkan mau bertindak tegas, bisa dengan membubarkan massa, berkonsultasi dengan pihak Habib Rizieq agar massa dalam jumlah banyak tidak dibiarkan mengikuti acara.Â
Penulis juga menyampaikan pada tulisan bahwa, tidak cukup sebenarnya hanya memberikan denda kepada Habib Rizieq sebesar Rp. 50 juta saja. Harus ada sanksi lain atau perjanjian maupun sosialisasi agar tidak melakukan hal serupa.
Dalam benak penulis bukan tidak mungkin kerumunan lanjutan dilakukan lagi. Jadi, peleu ketegasan juga. Padahal, DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi. Harusnya kerumunan dicegah oleh beliau sesuai namanya PSBB transisi.
Kedepannya, tidak bisa dibiarkan lagi seperti ini. Kita sedang dalam masa-masa sulit seperti ini melawan Pandemi Covid-19. Harusnya seluruh elemen bangsa mau mengerti dan memahami situasi ini. Jangan lagi ngeyel-ngeyel lagi. Usahakan untuk mengerti dan memahami pemerintah dan tenaga media yang sudah susah payah menyelamatkan dan merawat pasien positif Covid-19.
Seorang Anies Baswedan pun harus bekerjasama dengan pemerintah pusat melawan Pandemi Covid-19 dan tidak lagi membandingkan kebijakan pemerintah daerah mencegah kerumunan dengan pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.
