Mohon tunggu...
Juan Manullang
Juan Manullang Mohon Tunggu... Penulis - Penulis Lepas

Alumnus FH Unika ST Thomas Sumut IG: Juandi1193 Youtube: Juandi Manullang

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kesadaran Masyarakat Memutus Oligarki dan Korupsi Politik

26 Oktober 2020   13:17 Diperbarui: 26 Oktober 2020   13:27 68
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Oligarki dan korupsi politik menjadi satu kesatuan yang dapat merusak demokrasi kita. Apalagi saat-saat pilkada serentak tahun ini digelar, bau-bau oligarki dan korupsi sangat mungkin terjadi. Ketika seorang pemimpin terpilih menjadi kepala daerah maka sangat mungkin dimanfaatkan "menambang uang". Mereka bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah.

Oligarki politik ini memunculkan penguasa dari kalangan keluarga yang sama secara turun temurun dan itulah yang ditakutkan akan menjadi alat untuk "menambang uang" tadi alias korupsi politik.

Di pilkada serentak tahun ini saja kita lihat bagaimana dinasti politik terjadi. Hal itulah yang sangat ditakutkan oleh aktivis antikorupsi atau pegiat dan pengamat politik akhir-akhir ini. 

Dinasti politik disinyalir akan memanfaatkan nama besar dari keluarganya yang sedang menjabat saat ini untuk bisa duduk di posisi kepala daerah di setiap daerah. Justru itu yang akan memberikan kekuatan politik yang besar dan sangat mungkin terjadi korupsi politik ketika berkuasa.

Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam memilih calon pemimpin menjadi salah satu kunci memutus oligarki dan korupsi politik. Masyarakat sebagai pemilih harus jeli dan cerdas saat akan mencoblos di tanggal 9 Desember mendatang. Lihat mana pemimpin yang jujur, tidak memakai politik uang dan identitas tapi memanfaatkan gagasan visi dan misi dalam mengelola daerah ketika nanti sudah berkuasa.

Menurut Febri Diansyah, pencegahan paling mendasar pada praktik korupsi politik itu juga dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat punya tanggungjawab terhadap diri sendiri dan keluarganya (Kompas.id, 23/10).

Masyarakat jangan melihat isi amplop yang diselipkan dan diberikan oleh salah satu pasangan calon demi memberikan pilihan kepada mereka. Masyarakat seharusnya berani menolak mentah-mentah tindakan itu sebagai wujud perlawanan nyata terhadap oligarki dan korupsi politik.

Oligarki dan korupsi politik adalah awal bencana yang akan memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Sebab itu, harus sangat berhati-hati dalam menghadapi setiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang datang pada kita.

Jangan dilihat uangnya tapi lihat keseriusan, kerja keras dan aksi-aksi nyata yang telah dia perbuat dan akan diperbuat. Pada intinya, masyarakat harus bisa meyakinkan diri sendiri, tanyakan pada hati dan diskusikan antar keluarga pasangan calon mana yang akan dipilih maupun didukung. Jangan salah memilih karena itu akan membuat kita menyesal dan menderita.

Akibat banyaknya oligarki dan korupsi politik akhir-akhir ini membuat banyak juga masyarakat mengampanyekan pilih kotak kosong bagi kepala daerah tunggal di pilkada tahun ini. Itu adalah bentuk perlawanan nyata karena masyarakat merasa sering dibohongi oleh pemimpinnya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun