Dalam sebuah kontestasi politik seperti pilkada maupun pemilu sering terjadi namanya politik transaksional atau politik uang maupun mahar politik.
Hal itu sudah seperti "membudaya" dalam setiap kontestasi politik di Indonesia. Sungguh ini yang seharusnya kita lawan dan kita cegah agar pesta demokrasi berjalan baik dan pemimpin yang terpilih bukan hasil politik uang atau transaksional.
Kabar terbaru beredar dimana pasangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo menerima sebuah kenyataan di mana warga meminta sejumlah uang alias minta dibayar saat mengumpulkan E-KTP karena mereka pasangan independen.
"Anda tahu kan. Kita mencoba KTP, door to door. Itu kan enggak gampang. Banyak yang menolak karena "wani piro? Kamu 50 ribu saja" tapi 50 ribu pun kita enggak punya uang. Memang kita enggak boleh itu," kata Bagyo dilansir dari CNN Indonesia.com, 16/9.
Itulah contoh nyata politik " wani piro" yang masih bersemayam dalam diri masyarakat kita. Kita terlalu gampang meminta dan menerima uang dari salah satu calon padahal yang memberi itu integritas dan kapabilitasnya masih dipertanyakan.
Karena uang, kita mau-mau saja memilih tanpa berpikir bagaimana kedepannya andai dia menang nanti.
Masyarakat masih berpikir uang dan uang, tanpa uang maka tidak ada suara yang diberikan. Uang dijadikan alat untuk mendapatkan suara. Jadi siapa yang banyak uang dialah yang akan menang.
Kondisi inilah yang membuat kita sulit maju. Kondisi inilah yang buat kepala daerah kita sering terlibat dalam korupsi sehingga KPK gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT.
Menjadi tugas kita bersama untuk meredam dan menghancurkan politik "wani piro" ini. Alangkah baiknya kita yakinkan masyarakat bahwa politik "wani piro" bukan membawa kebahagiaan tapi kehancuran dan kesengsaraan.
Politik "wani piro" sudah sangat merasuki dan menempel di alam pikiran dan hati rakyat sehingga perlu kita cari cara bagaimana menghilangkan itu di dalam pikiran seluruh rakyat Indonesia.
Ini bukan perkara mudah tentunya. Sangat sulit sekali. Meski begitu, kita perlu terus mencoba dan mencoba semoga bisa berhasil dengan rencana dan tekad kita melawan politik "wani piro".
Semoga juga para pasangan calon yang ikut pilkada bisa menerapkan politik jujur dan politik cerdas demi meyakinkan rakyat memilihnya. Jangan tawarkan rakyat sedikit uang karena itu akan jadi budaya yang mengenakkan dan membuat rakyat ketagihan.
Kalau boleh, tantangan buat para kepala daerah, beranikah bertarung secara jujur tanpa politik uang? Semoga pertanyaan itu bisa dijawab dengan tindakan dan perbuatan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H