Begitu mengejutkan ketika ada pemberitaan mengenai dugaan suap bakal calon Bupati Merauke, Hendrikus Mahuze  beredar di media sosial (medsos).
Dalam video berdurasi 49 detik itu, terlihat dua orang menumpuk uang pecahan Rp. 100 ribu dan Rp. 50 ribu di sebuah meja. Ada sekitar enam orang di dalam ruangan tersebut. Namun,tak terdengar suara dalam video tersebut.
Namun dalam keterangan Ketua DPP PKS Provinsi Papua, Kusmanto,"Jadi uang yang diberikan adalah untuk kebutuhan berupa penyediaan alat-alat kampanye yang dipercayakan kepada pengurus PKS," katanya dilansir dari detik.com, 9/9.
Atas pemberitaan ini harus jadi informasi buat kita untuk mengusut tuntas apakah dugaan suap itu memang untuk kampanye atau untuk hal-hal yang dilarang dalam sebuah pilkada.
Kalau mendengar dan membaca kasus ini maka yang terlintas dalam pikiran kita, kenapa ada mahar-mahar politik?.
Disinilah yang perlu kita hapuskan di negeri yang tercinta ini. Sebagai pelaku dari demokrasi maka kita dituntut untuk bisa menjaga marwah dari demokrasi itu.
Apa yang sudah kita dapat harusnya dipertahankan bukan dibiarkan hancur. Sebab itu, dengan adanya pemberitaan itu, maka akan membuat kesan masyarakat buruk terhadap sebuah pilkada maka butuh klarifikasi dan kejelasan yang nyata dengan proses penyelidikan lebih lanjut.
Dengan adanya berita ini maka kita bergegas menatap sebuah hari cerah bagi pilkada dan pemilu kita. Apapun yang terjadi tersebut entah itu berupa mahar maupun uang kampanye tetap kita upayakan, atur dan sosialisasi pencegahan politik uang dan mahar politik.
Bagaimanapun ketika maraknya mahar politik dan politik uang maka itu akan melemahkan demokrasi kita sendiri.
Semoga saja apa yang beredar ini dan viral di masyarakat dapat membuktikan bahwa kita lemah dalam proses pencegahan mengenai hal-hal yang dilarang dalam sebuah pilkada maupun pemilu.
Harusnya, video tersebut tidak beredar di ruang publik agar tidak ada rasa penasaran dan curiga masyarakat. Jika itu dana kampanye maka laporkan saja pada pihak yang berwenang untuk itu bukan jadi beredar di media sosial.
Alhasil yang terjadi adalah opini publik semakin negatif terhadap pilkada kita dan itu yang akan merusak citra dari pilkada itu sendiri.
Alangkah baiknya, tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini dalam setiap kontestasi. Jangan tawarkan masyarakat hal-hal yang buruk karena itu akan diikuti terus menerus dan akan membudaya.
Semoga kasus tersebut bisa diselidiki agar tidak beredar viral dan berkembangnya opini buruk kedepan.
