Buntut Panjang Pernyataan Puan Maharani Soal Sumatera Barat

Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ternyata berbuntut panjang. Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat  pada pilkada serentak 2020, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan surat dukungan dari PDI Perjuangan.

"Ya kami sudah sepakati bersama Pak Mulyadi, kita kembalikan SK dukungan dari PDIP. Jadi, Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN. PDIP kami kembalikan lagi," kata Ali Mukhni dilansir dari detik.com, 5/9.

Demokrat dan PAN sebenarnya sudah cukup untuk mengusung pasangan calon itu. Kedua partai memiliki masing-masing 10 kursi di DPRD Sumbar.

Berbuntut panjang

Inilah buntut panjang dari pernyataan Puan Maharani tersebut. Jika laporan polisi kemarin ditolak kepolisian, namun ada sanksi berupa pengembalian dukungan PDIP yang sebelumnya diberikan kepada Mulyadi-Ali Mukhni.

Diberitakan bahwa banyak pemberitahuan mengenai kekecewaan terhadap Mbak Puan. Ada juga saran agar mengembalikan dukungan.

Atas dasar itu, penulis juga berpendapat bahwa Mulyadi-Ali Mukhni tidak mau pernyataan Puan Maharani tersebut berdampak buruk pada mereka.

Penulis melihat bahwa atas pernyataan itu dapat berdampak buruk dengan turunnya suara kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Ketimbang hal itu terjadi pada mereka maka lebih baik mengembalikan dukungan tersebut.

Penulis mencermati ada arahnya kesana. Sebab itu, lebih baik tidak didukung PDIP ketimbang harus rela melepas kursi Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat.

Tidak masalah juga. Itu adalah hak Mulyadi dan Ali Mukhni. Mereka punya hak politik dan punya hak untuk menolak dukungan. Karena itu, semoga juga tidak ada kader PDIP yang kecewa karena tindakan tersebut.

Kita berbesar hati menerima apa yang terjadi dan kondisi saat ini. Kita bersiap dalam pertarungan Pilkada tahun ini dengan damai tanpa ada penghinaan atas suku, ras, agama dan antargolongan.

Mulyadi-Ali Mukhni kemungkinan besar juga berpandangan bahwa mengembalikan dukungan dari PDIP adalah yang terbaik. Itu adalah sesuatu yang patut jadi solusi agar masyarakat Sumatera Barat bisa tenang dan tidak ribut lagi soal pernyataan Puan Maharani.

Istilahnya, itulah sanksi sosial yang layak diberikan kepada Bu Puan Maharani. Tidak perlu dengan laporan-laporan polisi yang sebenarnya tak perlu diarahkan kesana.

Pengembalian dukungan dari PDIP sepertinya sudah tepat dan layak. Sudahilah permasalahan ini dan kita menatap pilkada yang damai dan tenang dan penuh dengan persatuan dan kesatuan antar anak bangsa.

Ke depannya kita terutama politisi dapat berbenah menjadi lebih baik dan bisa memakai diksi yang baik agar tidak ada prasangka buruk dan perdebatan sengit akibat sebuah pernyataan.