Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi perbincangan beberapa minggu ini dan masih tetap menjadi sorotan dan perbincangan publik dan media sampai sekarang.
Beberapa waktu lalu kita tahu Bu Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa tokoh-tokoh KAMI adalah mereka-mereka yang ingin jadi presiden. Ada juga pendapat bahwa KAMI adalah mereka-mereka yang tidak menerima kekalahan di pemilu 2019 lalu.
Chairman Institute for Policy Studies, Fadli Zon mengatakan masyarakat tidak perlu jengah dengan kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Politikus Gerindra ini menyebut tokoh-tokoh yang mendeklarasikan KAMI kemarin bukanlah "orang-orang kalah". Sebagian merupakan tokoh senior yang reputasi terpuji. "Dalam bingkai demokrasi, posisi mereka sangat terhormat," tuturnya dilansir dari Tempo.co,30/8.
Siapa yang sinis dengan KAMI itu Pak Fadli Zon?. Itu pertanyaan sebenarnya untuk seorang Fadli Zon agar publik tahu.
Apakah seorang politisi, pejabat atau siapakah?. Hal itu agar jadi pelajaran bahwa demokrasi kita saat ini sangat dijunjung tinggi. Jadi, bagi yang tidak suka dengan kebebasan demokrasi maka bisa diingatkan maupun diproses hukum.
Tapi, kalau arahnya ke pemerintah tentu tidak benar karena pemerintah tidak pernah sinis atau jengah dengan KAMI. Bahkan Presiden Jokowi dalam tulisan penulis sebelumnya tidak terusik atau terganggu dengan KAMI.
Jadi KAMI sangat dihormati eksistensi dan deklarasinya. Karena itu, siapa sebenarnya yang sinis dan jengah?.
Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi tentu pemerintah menghormati KAMI meski kritik mereka kita lihat sangat pesimis kepada pemerintah dalam menghadapi Pandemi dan membangun negara ini.
Pemerintah jelas keberadaannya untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari Pandemi tapi kenapa dikatakan dalam tuntutan KAMI bahwa pemerintah tidak serius?.Â
Ini harus dipersoalkan. Pemerintah sangat menyayangi rakyatnya. Sangat menghargai namanya kebebasan berpendapat. Cuma, masih banyak masyarakat yang tidak sepemikiran dengan pemerintah.
Di masyarakat pasti banyak yang pro dan kontra dengan pembentukan KAMI. Jadi, yang tidak setuju dengan adanya KAMI, bukanlah bagian atau buzzer dari pemerintah. Pasti mereka murni ingin mengkritik KAMI sebagai gerakan moral menyelamatkan negara.
Sah-sah saja ada yang tidak suka dengan KAMI karena itu bagian dari demokrasi kita saat ini. Tak terbantahkan memang, bahwa demokrasi kita sudah makin baik dimana ada pro kontra mengenai organisasi maupun komunitas yang terbentuk di negeri ini.
Pro dan kontra terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program pemerintah serta lainnya. Itu pertanda demokrasi berjalan baik.
Maka, bagi yang sinis kepada pembentukan KAMI adalah oknum-oknum di luar pemerintah yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pemerintah itu sendiri.