Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan pemerintah diduga menggelontorkan anggaran Rp. 90,45 miliar untuk jasa Influencer, baik individu atau kelompok dengan tujuan memengaruhi opini publik terkait kebijakan.
Peneliti dari ICW Egi Primayogha mengatakan hal tersebut merupakan temuan ICW dalam data yang dikumpulkan pada 14 hingga 18 Agustus 2020. Salah satu metode yang dipakai adalah menelusuri Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Egi menyampaikan anggaran belanja influencer marak sejak 2017. Berdasarkan temuannya, saat itu ada lima paket anggaran belanja dengan nilai Rp.17,68 miliar. Angka itu mengalami peningkatan di 2018 yakni 15 paket pengadaan senilai Rp. 56,55 miliar. Selanjutnya, di 2019 turun menjadi 13 paket pengadaan dengan total nilai Rp.6,67 miliar. Sementara di 2020 hingga saat ini terdapat tujuh paket pengadaan total Rp. 9,53 dilansir dari CNN Indonesia.com, 20/8.
Layak dibayar pake uang negara?
Pertanyaan sekarang, apakah layak influencer dibayar dengan uang negara?. Penulis mencermati terkait Covid-19 ini dulu bahwa waktu lalu pemerintah memanggil para influencer ke istana Jakarta agar turut membantu pemerintah menyosialisasikan Penanganan Covid-19.Â
Untuk hal itu, penulis berpendapat tidak layak influencer dibayar karena sebenarnya pemerintah meminta bantuan untuk para influencer.
Influencer tersebut adalah bagian dari warganegara  Indonesia yang harusnya bisa dimintakan bantuan. Apa yang mereka dapat dari jasa Influencer seperti dari YouTube maupun Instagram sebenarnya sangat besar. Kalau pemerintah meminta bantuan untuk kebaikan masyarakat banyak harusnya mereka mau tanpa harus dibayar.
Menurut penulis seperti itu. Bagaimanapun tanggungjawab dan peran kita seluruh masyarakat Indonesia sangat diperlukan. Bukankah kita diminta bersatu melawan Pandemi Covid-19 ini?.
Karena persatuan dan kerjasama kitalah membuat Pandemi ini dapat berakhir. Karena kitalah yang saling bahu membahu dalam proses penanganan Covid-19 ini agar berhasil mengakhiri Pandemi.
Influencer layak sekali diminta untuk membantu tanpa dibayar. Dan, penulis yakin bahwa para influencer dalam sosialisasi protokol Kesehatan pasti rela untuk tidak dibayar karena mereka punya peran besar dalam menyelamatkan bangsa Indonesia dari Pandemi.
Nah, kalau dalam hal sosialisasi kebijakan di luar Covid-19, hal ini menurut penulis bisa saja diberi bayaran karena terkait kepentingan salah satu instansi.
Namun, apakah penting instansi di pemerintah harus memakai jasa Influencer padahal sekarang akses digital sudah sangat mumpuni?.
Platform YouTube sudah ada, tinggal dibuat saja platform YouTube instansi pemerintah dalam proses sosialisasi demi penghematan uang negara. Begitu saja. Lebih penting bila uang negara itu untuk pembangunan dalam segala sektor kehidupan ketimbang harus memakai jasa Influencer.
Hal inilah yang sangat mungkin mengecewakan sehingga timbul berita-berita hangat terkait hal tersebut.
Sudah sangat ramai penulis lihat berita mengenai pembayaran influencer pakai uang negara ini di berbagai media online di Indonesia.Â
Bahkan, karena berita tersebut dianggap merugikan influencer tersebut. Contohnya, musisi atau penyanyi Ari Lasso dalam instagramnya menyatakan kekecewaan terkait pemberitaan tersebut dan menyatakan bahwa beliau tidak ada dibayar dari uang negara atas jasanya.
Bahkan ada media yang memampangkan foto mereka saat berkunjung ke istana negara. Kejadian ini harus diklarifikasi oleh pihak media yang dirasa Ari Lasso merugikan dirinya.
Yang penulis tahu Ari Lasso dan kawan-kawan lainnya diundang ke istana negara terkait sosialisasi Penanganan Covid-19. Penulis sejenak berpikir sepertinya para influencer itu tidak dibayar karena mereka adalah warganegara yang turut prihatin dan turut membantu penanganan Covid-19 tanpa pamrih. Itu yang ada dalam pikiran penulis.
Kalau dalam hal lain diluar Covid-19, penulis juga tidak tahu apakah benar ada bayaran tersebut. Semoga saja ada klarifikasi dari media maupun pemerintah kita terkait hal ini agar segera selesai.
Sebaiknya, pemerintah jadi influencer sendiri bagi kebijakannya sendiri. Sudah ada media dalam proses sosialisasi kebijakan dan ada YouTube dan media sosial lainnya yang bisa digunakan untuk itu. Semua itu agar uang negara lebih irit dan hemat dan ditujukan pada pembangunan.
