Penghargaan Bintang Mahaputra Nararya yang didapatkan Fadli Zon dan Fahri Hamzah beberapa waktu lalu mendapat banyak komentar dan kritik dari berbagai pihak.
Meski demikian, penghargaan itu tidak bisa dibatalkan, kalau memang pihak yang mendapatkannya menolak penghargaan itu.
Atas penghargaan itu, ada pernyataan menarik dari seorang Fadli Zon, "Berarti kritik itu diakui pemerintah, makanya kalau mau banyak penghargaan banyak-banyaklah kritik," kelakar Fadli dilansir dari CNN Indonesia, 13/8.
Maukah kita coba?
Apa yang disampaikan Fadli Zon tersebut, maukah kita mencobanya?. Siapa tahu dengan kita mengritik pemerintah akan mendapat penghargaan.
Bahkan penulis pernah menuliskan bahwa seorang Rocky Gerung pun sepertinya layak mendapatkan penghargaan dari kritikannya tersebut, bahkan sosok Amien Rais pun sama sangat pantas juga mendapat penghargaan.
Kita melihat secara jelas bagaimana kritik mereka selama ini kepada pemerintah begitu sering, begitu keras dan vokal. Tapi, tak tahu apakah suatu saat Amien Rais dan Rocky Gerung bisa mendapatkan penghargaan tersebut.
Fadli Zon, Fahri Hamzah, Amien Rais dan Rocky Gerung sama-sama pengritik Jokowi. Oleh karena itu, perlu diberikan penghargaan.
Buat masyarakat sipil juga yang sangat sering mengkritik pemerintah bisa mendapat penghargaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fadi Zon diatas.
Kita juga kompasianer, karyawan, Youtuber, seniman dan masyarakat lainnya kalau rajin mengkritik pemerintah bisa mendapat penghargaan sesuai yang dipaparkan oleh Fadli Zon tersebut.
Di era demokrasi, namanya mengkritik itu sah dan dilindungi oleh konstitusi. Sebab itu, banyak sebenarnya pengkritik di Indonesia dari banyak kalangan masyarakat, bukan hanya politisi dan pengamat.
Itulah indahnya demokrasi kita saat ini. Itulah indahnya Indonesia yang memilih menjunjung tinggi demokrasi. Karena itu, kita berhak mengkritik pemerintah dengan cara-cara yang baik dan santun.
Kita berhak memberikan masukan kritis kepada pemerintah agar jalannya pemerintahan tetap lurus sesuai nilai-nilai demokrasi, tidak ada larangan dan pelanggaran.
Dan, penting juga penghargaan itu tidak hanya diberikan kepada pejabat negara atau mantan DPR, MPR maupun di instansi pemerintah, tetapi untuk masyarakat sipil juga berhak mendapatkan penghargaan tersebut.
Tetap, parameter penghargaan diberikan bukan hanya karena banyak kritik tapi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak punya solusi yang pas, maka jangan diberikan penghargaan.
Kritik yang pas adalah kritik yang ada bukti dan valid, bisa dipertanggungjawabkan dan dengan kata-kata yang santun. Begitulah parameternya agar masyarakat yang mau mengkritik dan mau dapat penghargaan mengetahui hal tersebut.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
