Isu-isu reshuffle semakin menguat diperbincangkan. Sampai-sampai banyak juga partai politik menyodorkan nama menteri dari kader mereka agar masuk di pemerintahan.
Kali ini beredar nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat diisukan mengisi jajaran menteri kabinet Jokowi.
Akan tetapi, ada masukan dari Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai tak ada urgensi Presiden Jokowi menjadikan AHY menteri dalam kabinet reshuffle.
Menurut Yunarto, masuknya AHY justru akan dianggap reshuffle sebagai upaya menata koalisi, bukan menata kerja kabinet.
"Jadi antiklimaks," kata Yunarto dalam webinar'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?, dilansir dari Tempo.co, 4/7/2020.
Ini Alasannya
Alasan dari Yunarto itu sangatlah tepat karena menempa kabinet yang diperlukan saat ini bukan menempa koalisi. Kita sudah tahu bahwa Gerindra waktu pemilu 2019 adalah lawan politik Presiden Jokowi yang akhirnya masuk kabinet.
Kalau Demokrat, PAN, PKS masuk kabinet juga, jadi siapa pengkritik pemerintah?. Bagi penulis, sudah cukup Gerindra diajak masuk kabinet agar ada keseimbangan pemerintahan kedepan.
Alasan berikutnya menurut penulis bahwa lebih baik Presiden Jokowi menciptakan zaken kabinet dimana diisi para ahli atau profesional yang sudah teruji dan berintegritas.
Sebelum Presiden Jokowi dilantik di periode kedua, ada masukan agar Presiden membuat zaken kabinet di pemerintahannya. Tapi, hal itu sepertinya tidak dilakukan, berimbang atau lebih banyak dari partai politik yang jadi menteri.
Saran penulis, daripada memasukkan oposisi di pemerintahan, lebih baik memasukkan banyak para profesional atau ahli kedalam kabinet atau zaken kabinet.
Sangat banyak saat ini profesional yang di luar parpol bisa diajak kerjasama dalam proses menata pemerintahan. Banyak yang cerdas, punya sepak terjang dan karier yang bagus.
Sebaiknya, Presiden Jokowi memilih profesional atau ahli tersebut. Gampang kok milihnya, tinggal koordinasi saja antar menteri, lembaga negara maupun pengusaha dan universitas, siapa yang layak dari profesional masuk kabinet.
Tak perlu dibanyakin dari partai politik. Nanti pikiran rakyat ada maksud tertentu atau bagi-bagi jabatan tapi kinerja pas-pasan.
Saat ini yang dibutuhkan adalah menteri yang sanggup memenuhi ekspektasi masyarakat. Menteri yang mampu merealisasikan arahan, kebijakan dan program Presiden Jokowi kearah yang lebih baik.
Jadi, Presiden harus matang-matang memikirkan reshuffle kabinet dan nama menteri pengganti. Penulis berharap saatnya diberi kesempatan luas bagi profesional untuk bekerja di pemerintahan.
Penulis kasih satu contoh menteri dari kalangan profesional atau diluar parpol yang kinerja bagus yaitu Menteri Pekerjaan Umum, Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ada beberapa lagi yang bagus kinerjanya.
Daripada AHY yang dikatakan antiklimaks tadi, lebih baik dari profesional bukan?. Alangkah baiknya Presiden Jokowi mendengarkan masukan dari Yunarto dan pengamat lainnya.
Dan, semoga tulisan ini bermanfaat pula sebagai masukan andai reshuffle dilakukan. Andai pun tidak dilakukan reshuffle, ya tidak masalah jugaÂ
