Atas tuntutan ringan Jaksa Penuntut Umum sekitar satu tahun penjara kepada terdakwa dalam kasus Novel membawa simpati dari beberapa tokoh nasional.
Ketua Majelis Pro Demokrasi, Iwan Sumule menyambangi kediaman Novel Baswedan. Kedatangan Iwan Sumule juga diikuti dengan kedatangan beberapa tokoh nasional lainnya seperti Said Didu, Refly Harun, Rocky Gerung dan Bambang Widjojanto.
"Kami berikan dukungan moril kepada Bung Novel untuk terus berjuang, kata Iwan saat dihubungi CNN Indonesia.com, (14/6).
Mereka menamakan diri sebagai "New KPK". Mereka mengklaim akan membantu Novel untuk mencari keadilan dari kejadian penyiraman air keras yang menimpanya.
Untuk menyemangati Novel Baswedan secara moril agar terus berjuang atas kasus yang menimpanya, "New KPK" digawangi Rocky Gerung Cs perlu juga.
Tentu Novel butuh semangat dan dukungan moril dari para sahabat, rekan, keluarga dan lainnya demi sebuah keadilan.
Tetapi, apakah Rocky Gerung Cs benar-benar ingin membantu Novel mencari keadilan hukum bagi kasusnya. Atau hanya ingin mengkritik pemerintah saja atau Presiden Jokowi dalam kasus tersebut?. Kalau hanya mau mengkritik pemerintah saja dengan membentuk "New KPK" maka hal itu tak perlu.
Ini tentu tidak baik kalau yang disalahkan Presiden Jokowi bersama pemerintahannya. Apalagi dibawa-bawa ke ranah politik. Yang terjadi banyak kritik kasar dan tajam diarahkan kepada Presiden padahal secara hukum kasus Novel Baswedan adalah urusan dari penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim.
Kalau kita lihat para politisi terbiasa mengkritik pemerintah terus, padahal konteksnya bukan kebijakan pemerintah. Itu kita lihat sangat aneh dan tidak beralasan.
Sedikit-sedikit ada ketimpangan, yang kena kritik pemerintah. Sasarannya pemerintah terus. Itu sebenarnya yang kita hindari dalam kasus Novel dengan adanya "New KPK" bentukan Rocky Gerung Cs.
Kalau memang untuk menegakkan keadilan bagi Novel wajib lakukan upaya hukum bukan upaya politik. Itu yang perlu.
Kalau mau keadilan maka kedatangan Rocky Gerung Cs sangat benar dan beralasan. Tetapi kalau mau menyalahkan dan menyudutkan tentu itu yang tidak boleh.
Semoga hal ini bisa dimengerti dan dibedakan. Konteksnya adalah konteks hukum dan ada upaya hukum yang bisa ditempuh bila ada yang tidak puas atas penerapan dan vonis hukuman.
Mendorong pemerintah misalnya agar kepastian, keadilan dan kemanfaatan ditegakkan oleh pemerintah melalui Presiden Jokowi, penulis setuju saja.
Tetapi, tidak dengan diksi, kata atau kalimat yang politis berupa menyudutkan pemerintah dan menyalahkan pemerintah saja.
Kita tahu Rocky Gerung Cs sering mengkritik pemerintah. Kita takut yang salah menurut mereka adalah Presiden atau pemerintah.
Semoga tidak terjadi demikian. Berjuanglah untuk keadilan di negeri ini dengan cara-cara yang beradab dan penuh dengan tanggung jawab.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H