Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sedang dalam sorotan. Pasalnya, dalam survei Indikator, kepercayaan publik terhadap KPK menurun. Survei itu menunjukkan kepemimpinan Firli yang minim prestasi.
Dibalik survei tersebut, Indonesia Corruption Watch menolak rencana kenaikan gaji pimpinan KPK.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan alasan pertama ada konflik kepentingan. Potensi itu muncul bila pimpinan KPK terlibat langsung dalam pembahasan.
Alasan kedua, kata dia, usulan kenaikan gaji tidak sebanding dengan kinerja Firli Bahuri cs.
Alasan ketiga, pihaknya menolak karena Indonesia tengah dilanda Pandemi Covid-19. Menurut dia, sebagai pejabat publik, pimpinan KPK harusnya paham penanganan Covid-19 harus diutamakan (dilansir dari Tempo.co, 9/6/2020).
Kinerja makin baik
Bagi penulis, apakah alasan dari KPK meminta kenaikan gaji?. Bukankah gaji sekarang tidak cukup untuk KPK?. Atau tidak setimpal gaji dengan banyaknya pekerjaan KPK memberantas korupsi?.
Hal itu perlu diketahui juga alasannya karena KPK adalah lembaga independen bentukan pemerintah dari semangat reformasi memberantas korupsi di Indonesia.
Boleh-boleh saja naik gaji, tapi apakah kinerja KPK akan semakin baik?. KPK selalu dalam sorotan publik dan para aktivis antikorupsi serta ICW. Ketika KPK dinilai masih begitu-begitu saja, apakah rakyat tidak akan gerah dan marah?.
Tentu emosi publik dan kepercayaan publik runtuh kepada KPK jika kinerja dalam sorotan. Sebab itu, ketika mau menaikkan gaji KPK, beranikah untuk meningkatkan kinerjanya?.
Kalau kinerjanya masih begitu-begitu saja, beranikah dibatalkan kenaikan gaji tersebut?.
