Dalam proses pembagian maupun penyaluran bansos ditemukan kesulitan oleh pemerintah akibat mendata orang miskin yang berhak sangat sulit. Karena itulah, mengapa bansos yang selama ini disalurkan tidak tepat sasaran, sehingga orang yang mampu pun mendapat bansos.
Dari sekelumit masalah itu, pemerintah dikritik dan diberi masukan agar lebih aktif mendata siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bansos agar tidak terjadi kekeliruan yang menyebabkan masyarakat yang rugi.
Dalam siaran Youtube Setpres dilansir dari detik.com, 19/5/2020, Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengatakan, "Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah. Sekarang ini bukan soal... sebetulnya kalau nyalurkan dananya mudah, tetapi untuk mendata orang miskin, yang sesuai apalagi dengan ketentuan sangat ketat seperti selama ini dilakukan ini juga tidak mudah."
Sebenarnya, kata sulit yang diungkapkan Pak Muhadjir akan menjadi mudah jika mau turun ke lapangan dan menjalin kerjasama dengan pihak daerah, desa maupun kelurahan.
Sebenarnya, seperti yang telah penulis ungkapkan sebelumnya bahwa mendata orang miskin di daerah itu harus bekerjasama dengan pihak Bupati/Walikota atau lebih kecil lagi dengan kepala desa, lurah, RT/RW agar lebih mudah.
Sudah sebuah kepastian bahwa pihak desa/lurah maupun RT/RW lebih mengenal warganya. Penulis kasih contoh saja, penulis pribadi melihat di sekitar lingkungan rumah sudah tahu mana warga yang miskin, tak punya kerja maupun kerja serabutan dan sebagainya.
Penulis bisa melihat jelas mana rumah kontrakan, mana rumah yang kumuh dan lainnya. Mengapa demikian?, Karena penulis mengenal warga lingkungan sekitar rumah.
Begitu juga kepala desa/lurah maupun RT/RW juga demikian. Harus mengenal warganya sebagai seorang pemimpin di desa atau kelurahan. Bisa juga didiskusikan antar tetangga atau melihat langsung, siapa-siapa saja warga miskin di daerah itu.
Memang capek mendata sekian banyak penduduk Indonesia, tapi apakah arti sebuah capek bila ingin membantu masyarakat sendiri bukan?.
Nah, begitulah seharusnya yang dilakukan Pak Muhadjir dan beberapa menteri lainnya agar tidak kesulitan mendata warga miskin.
