Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dimana Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dwi Achmad Noor diduga memberi uang THR kepada pejabat Kemendikbud mendapat kritikan.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti operasi tangkap tangan tersebut.
"OTT ini sangat tidak berkelas dan sangat memalukan karena KPK saat ini OTT hanya level kampus, hanya uang THR dan lebih parah lagi kemudian penanganannya diserahkan kepada polisi dengan alasan tidak ada penyelenggara negaranya," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dilansir dari mediaindonesia.com, 22/5/2020.
Dalam hal ini, sebenarnya kritik untuk KPK adalah sebuah kebaikan agar KPK lebih bagus, lebih tajam dan lebih berani. Cuma kasihan juga KPK bila dikatakan cuma level kampus saja. Karena biasanya KPK berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi dalam jumlah besar.
Kita yakin bahwa KPK bisa lebih baik dari hari ini. Bangsa Indonesia yakin KPK sekarang punya integritas dalam proses penegakan hukum korupsi. Cuma belum panas sepertinya atau lebih berhati-hati karena adanya dewan pengawas, sehingga KPK kalau ingin melakukan OTT harus melakukan surat izin Dewan Pengawas.
Kritik dari MAKI memang sangat mengejutkan dan memukul keras KPK. Kasihan juga KPK. Tetapi, apapun yang dikerjakan KPK maunya tetap diapresiasi. Baik korupsi jumlah kecil dan besar, tetap saja merusak negara kita. Karena itu harus ditindak tegas.
Ketika KPK dikritik demikian, harapannya KPK membuktikan diri bahwa mereka bukanlah lembaga korupsi level kampus, tetapi level semua instansi negara maupun swasta yang melakukan praktik korupsi.
Kritik KPK yang keras itu, harus memacu KPK membuktikan diri bahwa mereka adalah lembaga independen dan berintegritas dibentuk negara demi memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.
KPK wajib menunjukkan tajinya dengan beragam kritik datang saat Undang-undang revisi KPK diterbitkan. Para komisioner KPK wajib memberikan bukti bahwa KPK sekarang maupun dulu kekuatannya sama saja dan tidak berkurang.
Selanjutnya, alangkah baik KPK tidak melimpahkan kasus korupsi yang menimpa oknum pejabat di UNJ kepada polisi. Hal itu agar KPK bisa membuktikan diri dapat mengungkap kasus itu sampai ke akar-akarnya dan tidak menegaskan bahwa KPK tidak mampu menangani kasus tersebut, sehingga melimpahkan kepada kepolisian.
Kasus ini harus jadi titik tolak buat KPK dalam mengungkap secara menyeluruh, jangan-jangan masih ada skandal korupsi di lingkungan Kemendikbud.
KPK harus tegas memegang perkara itu. Apa yang sudah diungkap KPK sebaiknya diselesaikan oleh KPK juga. Apa yang diungkap kepolisian, sebaiknya diselesaikan kepolisian juga, begitu penegak hukum lainnya.
Itu sebagai bukti bahwa KPK adalah lembaga antirasuah yang punya kekuatan, taji dan kemampuan mengungkap segala kasus yang mereka tangani. Dan, mencegah KPK kembali dikritik sebagai lembaga yang melakukan OTT level kampus.Â
KPK harus tetap menjadi lembaga yang dipercayai rakyat dan tidak melukai kepercayaan itu dengan tindakan yang tidak perlu.
