Apa Untungnya Sembako Bertuliskan "Dibiayai APBD DKI"?

Waktu lalu ramai diperbincangkan mengenai pembagian bantuan sosial atau bansos yang selama ini diduga tidak tepat sasaran dan dipolitisasi. Kali ini, kembali beredar bantuan sosial dari pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sangat menarik dengan bertuliskan "Paket Bantuan Sembako ini Dibiayai Oleh APBD Pemprov DKI Jakarta".

Dilansir dari detik.com, 18/5/2020, Anies mengunggah beberapa foto di akun Instagram pribadinya, @aniesbaswedan. Bantuan ini berasal dari pembiayaan APBD DKI, seperti yang tertera pada striker di foto terakhir.

"Sejak 14 Mei 2020 lalu Pemprov DKI Jakarta sudah kembali menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang karena kondisi perekonomian masa Pandemi membutuhkan bantuan. Saat terjadi Pandemi, interaksi fisik antar-orang harus  dikurangi untuk memutus mata rantai virus Corona. Itu sebabnya diberlakukan #PSBBJakarta. Bagi warga yang tidak memiliki tabungan dan kondisi ekonomi pas-pasan maka bantuan pangan amat dibutuhkan. Distribusi bantuan ini berlangsung bertahap sampai tanggal 22 Mei 2020, tulisan Anies dalam deskripsi foto yang diunggah.

Dari kondisi itu menimbulkan kembali perspektif masyarakat, dugaan politisasi bansos sebagaimana waktu sebelumnya beredar pula tas bansos bertuliskan "Bantuan Presiden RI" dan stiker wajah bupati Klaten di hand sanitizer serta lain sebagainya.

Apa untungnya?
Pertanyaannya, apa untungnya sembako bertuliskan "Bantuan sembako ini Dibiayai APBD DKI Jakarta?. Maksud Pemprov DKI dalam hal ini Pak Anies Baswedan apa?. Bukankah dengan begitu masyarakat akan berperspektif itu bagian dari politisasi bansos?.

Atau jangan-jangan Anies Baswedan tak mau kalah dengan tas bertuliskan "Bantuan Presiden RI?. Atau jangan-jangan Pemprov DKI ingin mengatakan bisa memenuhi sendiri bantuan untuk warganya tanpa mengharapkan bantuan pemerintah pusat?.

Jujur saja, kesannya ingin ada pembanding-bandingan kemampuan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Masyarakat akan berpikir mengenai persoalan mengenai bantuan pusat kepada daerah, dimana hangat diperbincangkan Anies menagih janji dana bagi hasil dari pusat ke daerah mengenai anggaran bansos.

Dengan bertuliskan Bantuan dari APBD DKI berarti mengindikasikan pusat tidak memberikan anggaran ke daerah. Penulis mencermati demikian. Apa untungnya?.

Bukankah antara daerah dan pusat saling berkesinambungan?. Pusat dan daerah adalah satu kesatuan utuh dalam sistem ketatanegaraan yang tugasnya sama-sama untuk membenahi negara dan mensejahterakan rakyat. Cuma, daerah diberi hak otonomi mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi tidak bisa lepas dari pengaruh pusat juga.

Bantuan Pemprov DKI pun semakin mempertegas adanya dugaan politisasi bansos, dengan menyadarkan masyarakat peran besar Gubernur dan jajaran Pemprov DKI dalam memenuhi kebutuhan rakyat, sehingga masyarakat itu sendiri tersanjung dan memuji pemprov DKI.

Dapat juga dikaitkan dengan pilkada maupun pemilihan berikutnya di wilayah DKI Jakarta. Itu tidak kita inginkan bersama. 

Namanya bansos pada hakikatnya adalah bantuan tulus pemerintah kepada mereka yang tertimpa musibah tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Jadi, ketika bansos dipolitisasi sama saja nilai luhur bansos menjadi hilang. Ini catatan bagi semua kepala daerah dan pemerintah pusat untuk tidak melakukan hal demikian. 

Biarkanlah rakyat yang menilai sendiri peran pemerintah tanpa harus "bersembunyi" dibalik pemberian bansos agar dinilai pemimpin harapan dan masa depan rakyat.