Sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama masa Pandemi Covid-19 ini banyak menjadi sorotan. Terutama saat pembagian bansos di DKI Jakarta yang semrawut dan tidak tepat sasaran.
Banyak kritikan yang datang dari masyarakat dan dari para politisi juga. Untuk kali ini, Anies Baswedan dinilai melakukan pencitraan.
Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Johny Simanjuntak menuding bahwa penerapan sanksi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibukota belum efektif.
"Di daerah saya, katakanlah warung-warung makan kuliner itu ramainya bukan main. Menurut saya itu aturan-aturan yang sifatnya lebih kepada pencitraan, tidak tegas," (mediaindonesia.com, 18/5/2020).
Selain itu, Johny juga menuding bahwa selama ini Pemprov DKI sibuk "menakuti" warga dengan ancaman-ancaman denda atau sanksi sosial.
Benarkah pencitraan?
Dari pernyataan politisi PDIP tersebut, benarkah Anies pencitraan mengenai sanksi penerapan PSBB?.
Sebenarnya, Anies Baswedan lebih tepat tidak pencitraan, tetapi tidak tegas dalam penerapan sanksi dan dalam menerapkan sistem penindakan yang ada.
Kalau kita melihat, andai Anies Baswedan tegas pasti setiap pelanggar penerapan PSBB akan diberi sanksi langsung, baik itu berupa denda maupun kurungan dan sebagainya.
Pemimpin yang tegas, ketika dia mengatakan A, maka A yang dilakukan secara tepat dan cepat. Bila kita melihat di lapangan maupun di berbagai media online terpercaya, banyak sekali pelanggar PSBB di DKI dan itu disebabkan ketidaktegasan.
Kalau ada orang nongkrong bersama di suatu tempat makan, hiburan dan lainnya, petugas langsung menyuruh bubar. Itu yang tepat. Harapannya petugas tidak pernah lelah menegakkan aturan meski harus setiap hari berpatroli selama PSBB. Itu artinya koordinasi pemimpin dan petugas berjalan lancar.
