Bantuan sosial seperti sembako yang diberikan oleh pemerintah tidak boleh dipolitisasi. Pasalnya, itu adalah bantuan sosial yang nilainya luhur dan tak boleh dicoreng dengan tindakan-tindakan yang negatif.
Namanya juga bansos berarti bantuan untuk rakyat, terutama rakyat kecil. Dananya pun dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), ada pula dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan ada juga dari para donatur yang baik hati.
Jadi, tujuan bansos adalah untuk memuliakan manusia yang membutuhkan. Sebagai sebuah bangsa yang besar di negeri yang besar pula di Indonesia ini, kita sudah selayaknya membantu sesama kita dan itu adalah cerminan dari Pancasila itu sendiri.
Penting disadari bahwa bansos itu tidak boleh dipolitisasi. Sekali lagi, tidak boleh dipolitisasi karena itu bantuan yang mulia bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sayang sekali tindakan politisasi bansos di tengah Pandemi Covid-19 ini membuat kita risau dan gelisah.
Pasalnya, ada oknum kepala daerah yang memampangkan wajahnya di barang bantuan sosial.
Dilansir dari CNN Indonesia.com, 29/4/2020, Foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang menempel di paket bantuan sosial penanganan virus Corona memantik polemik.
Kejadian bermula dari foto bansos yang viral di media sosial dalam paket bantuan hand sanitizer wajah Bupati Klaten Sri Mulyani.
Bukan itu saja, ada juga surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diselipkan dalam bantuan sosial untuk warga Jakarta.
