Pembagian bantuan sosial yang diberikan pemerintah ternyata masih belum memuaskan masyarakat. Pasalnya, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut.
Dilansir dari CNN Indonesia.com, 19/4/2020 pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik pemerintah terutama Kementerian Sosial yang dianggap masih nihil memberikan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat terkait Pandemi Covid-19. Beberapa kawasan di Jakarta belum menerima bantuan yang dijanjikan pemerintah.
Agus mencontohkan di kawasan Pondok Labu ada ketidaksesuaian data penerima Bansos. Kemudian masyarakat di kawasan itu saling membantu kepada mereka yang membutuhkan.
Disini, pemberian bansos dapat dikatakan belum maksimal. Pasalnya, beberapa daerah di Jakarta sudah ada yang kebagian dan ada juga yang belum.
Berarti, pendataan dari pemerintah masih belum jelas, siapa-siapa saja yang berhak mendapat bansos.Â
Begitu juga soal kejelasan dan konsistensi pemerintah membagikan bansos menjadi dipertanyakan melihat kondisi itu.
Kemarin, saya tidak lupa bahwasannya Pak Jokowi mengatakan secepatnya bansos disalurkan, jangan dianggap hanya omong saja.
Namun, dengan adanya informasi ini, pemerintah jadi dianggap hanya omong saja karena realitanya masyarakat yang membutuhkan tidak seratus persen mendapat bantuan.
Kalau sudah seperti ini, layaknya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja kabinetnya dalam pembagian bansos ini.
Harus ada perbaikan agar rakyat tidak semakin menjerit. Agar rakyat tidak menderita kelaparan akibat tidak ada asupan makanan, dimana pendapatan untuk membeli makan pun tidak ada.
Hal ini akan berimbas sendiri kepada pemerintah sebagai otoritas tertinggi yang mengurusi bangsa dan negara ini.
Harapannya, setiap informasi, kritik dan masukan segera diserap dan lakukan tahapan nyata agar terlihat jelas pemerintah sepenuh hati menjawab kegelisahan rakyat yang kekurangan di masa Pandemi ini.
Pemerintah sudah menggelontorkan ratusan triliun untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 ini dan memberikan beragam bantuan nyata buat masyarakat.l, baik berupa bansos, PKH Keluarga Harapan dan kartu Prakerja.
Semoga ini menjadi masukan yang baik buat pemerintah untuk segera menjawab kegelisahan dan kritikan tersebut.
Kita tidak meragukan keinginan dan peran pemerintah, cuma realisasi saja yang kurang maksimal dan kurang cepat menjamah masyarakat yang membutuhkan.
Eksekusi di lapangan masih belum maksimal dan belum bisa memuaskan masyarakat. Kiranya secepatnya harapan masyarakat yang belum mendapat bansos diwujudkan dengan pemberian bansos tersebut.
