Mencari Solusi agar Rumah DP Nol Rupiah Menjadi Ramai

Rumah dengan DP Rp.0 yang dicanangkan atau kebijakan pemerintah DKI Jakarta khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah rampung. 

Akan tetapi, terbilang tidak ramai-ramai juga penghuninya. 

Dilansir dari mediaindonesia.com,12/12/2019, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera, Dzikran Kurniawan mencatat ada 1.458 permohonan KPR. Namun dari angka itu, hanya 225 saja yang KPR nya disetujui Bank DKI. Sekitar 125 sudah melakukan akad KPR, namun baru 85 pemohon yang sudah menghuni.

Dari data itu terlihat bahwa tidak ramai-ramai juga penghuni rumah DP Rp.0 tersebut. Artinya, pemerintah DKI Jakarta harus cari solusi.

Diberitakan bahwa penghuni rumah DP Rp.0 persen tidak siap karena harus membayar iuran pengelolaan lingkungan (IPL).

Iuran itu banyak seperti pemeliharaan gedung, lift, listrik, air, keamanan dan lain sebagainya.

Kalau begini tentu sangat terbebani masyarakat, apalagi masyarakat kalangan bawah atau tidak mampu. Wow, ini sangat membebankan mereka.

Masyarakat tentu berpikiran bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memberikan kemudahan, kenyamanan dan bantuan lebih. Jadi, ketika dibebankan banyak tagihan, siapapun tak akan mau menempati rumah DP Rp.0 tersebut.

Membutuhi hidup sehari hari saja sulit. Belum lagi anak sekolah dan penghasilan pas-pasan. Yang terjadi masyarakat akan banyak menolak.

Sebab itu, harus ada langkah konkret Pemprov DKI Jakarta mencari solusi agar rumah itu semakin ramai dan rakyat merasa hidup nyaman dan aman.

Di Jakarta kan tidak semua masyarakat pebisnis, orang berada dan punya kendaraan pribadi. Masih banyak juga yang miskin dan belum punya rumah.

Maka dari itu, pimpinannya harus cari cara memudahkan masyarakat. Itulah tugas pemimpin seluruhnya.

Masyarakat Jakarta yang ingin menempati rumah tersebut pasti berpikiran dapat rumah DP Rp 0 akan membuat mereka menempati rumah yang layak, tetapi kenyataan banyak sekali tagihan yang tidak memampukan mereka tinggal disitu.

Dalam tulisan ini, didata dulu masyarakat yang tidak mampu itu. Setelah itu, cari solusi yang tepat agar tidak sia-sia rencana mulia pemerintah.

Berikan saja kemudahan buat mereka mungkin berupa subsidi tagihan itu sesuai anggaran daerah yang ada. Toh juga anggaran itu uang rakyat dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat 

Konstitusi kita juga menyatakan bahwa rakyat harus sejahtera. Bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka dari itu, agar program rumah DP R .0 bermanfaat, efektif dan berdayaguna, maka cari solusi agar hunian itu ramai. Saya sudah jelaskan salah satunya tinjau ulang tagihan yang banyak tadi. Kalau bisa semakin murah tagihan itu.

Semoga dengan tulisan ini bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki cara pengelolaan rumah DP Rp. 0 persen.