Judul diatas ingin mempertanyakan mengapa ada penggusuran di Sunter Jakarta Utara?. Bukankah waktu kampanye, Pak Anies pernah berucap tidak akan melakukan penggusuran saat beliau memimpin DKI?.
Dilansir dari detikcom, 18/11/2019, menurut Gembong Warsono ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, calon petahana saat Pilgub 2017 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah mengatakan membangun Jakarta tidak akan bisa tanpa menggusur. Namun, Anies menolak konsep itu untuk menggaet pemilih.
Nah, dari pernyataan itu, pertanyaannya, mengapa Pak Anies ingkar atas pernyataannya waktu kampanye?. Bukankah dengan pernyataan, Anies tak akan menggusur, masyarakat jadi percaya dengan beliau.
Jika ada penggusuran di Sunter berarti Anies setuju dengan konsep Ahok yang mengatakan membangun Jakarta tidak bisa kalau tidak menggusur.
Dengan cara Anies ini membuat rakyat pun akan gelisah dan mencari dimana mereka akan tinggal.
Apakah Pemprov DKI sudah memberikan rumah DP Rp. 0 persen kepada masyarakat sebagaimana janji kampanye Anies-Sandi. Sudahkah ada hunian yang layak bagi masyarakat yang digusur itu?.
Tempat yang layak
Ya sudahlah, penggusuran sudah terjadi, sekarang masyarakat harus dievakuasi dan diberi tempat hunian yang layak. Mereka butuh kenyamanan tentunya untuk tinggal dan Pemprov DKI memberi fasilitas untuk itu.
Sangat diharapkan mereka tidak terlantar hidupnya karena penggusuran itu. Sebaiknya mereka diperhatikan penuh demi mendapatkan kehidupan yang layak.
Dengan adanya pemberitaan ini, sangat layak bila politisi PDIP tersebut mengkritik keras karena tak sesuai dengan janji waktu kampanye Pilgub 2017.
Seharusnya, apa yang diucapkan berbanding lurus dengan janji waktu lalu. Bukannya pihak yang mengkritik ingin memperkeruh suasana tetapi ingin Pak Anies menepati janji kampanye tersebut.
Semoga semua pihak yang pro dengan kebijakan penggusuran tersebut, tidak menyerang yang kontra dengan penggusuran. Yang kontra hanya ingin Pak Anies memegang pernyataannya. Itu saja.
Dikabarkan juga sudah ada hunian yang layak bagi masyarakat yang kena gusur di Rusun Marunda Jakarta Utara. Namun belum ada masyarakat yang mendaftar.
Dari berita itu, semoga Pemprov DKI Jakarta dapat mengajak masyarakat untuk menempati Rusun itu agar tidak hidup di jalanan.
Pemprov harus aktif memperhatikan nasib masyarakat yang digusur. Beri perhatian karena itu memang tugas dari seorang pemimpin kepada masyarakat.
Jika melakukan kebijakan harusnya tetap melihat kondisi masyarakat. Melihat apa yang dibutuhkan mereka. Itulah tugas dari seorang pemimpin di Indonesia.Â
Di berita televisi baru saja penulis dengar dan lihat masih ada masyarakat yang tinggal di lahan gusuran itu karena mereka belum tahu mau tinggal dimana.
Semoga Pemprov DKI dapat memberi perhatian dan menempatkan mereka di tempat yang layak.