Dalam sebuah pemerintahan, transparansi itu sangatlah penting. Ketika seseorang apalagi seorang pemimpin tidak transparan, maka akan banyak ketimpangan yang membuat kepercayaan publik semakin menurun terhadap pemerintah.
Kalau sudah begitu, untuk apa ada pemerintah kalau masyarakatnya sendiri sudah tidak percaya?. Sebab itulah, setiap sistem yang ada di pemerintahan diminta untuk transparan dalam setiap kebijakan dan terutama penggunaan anggaran. Karena itu adalah bagian dari hak-hak publik yang harus diketahui oleh publik itu sendiri.
Berkaitan dengan itu, dilansir dari mediaindonesia.com,6/11/2019, dalam hal keterbukaan informasi publik masyarakat menilai BTP atau Ahok lebih baik ketimbang Anies Baswedan, hal itu disampaikan Peneliti Populi Center, Nona Evita.
Nah, berkaca dari survei itu membuktikan bahwa dalam hal transparansi memang BTP unggul. Kalau begitu patutkah Anies Baswedan belajar dari BTP soal transparansi?. Boleh juga tuh. Tak masalah berbincang maupun belajar soal transparansi pemerintahan demi terwujudnya kebaikan bagi sebuah daerah.
Keunggulan BTP membuktikan secara tidak langsung, rakyat Jakarta khususnya senang dengan masa kepemimpinan BTP. Harusnya Anies sebagai gubernur DKI Jakarta meneruskan hal baik itu di Jakarta dan menambah inovasi lainnya di Jakarta.
Apalagi sekarang hangat perbincangan mengenai lem Aibon sebesar Rp. 82 miliar yang dapat membuat rakyat jemu dan munculnya ketidakpercayaan kepada Anies.
Kalau sudah begitu, sangat bahaya nantinya posisi Anies karena rakyat sudah menaruh ketidakpercayaan. Nah, ini harus menjadi perhatian Anies sebagai pemimpin di DKI Jakarta agar seterusnya beliau semakin baik.
Manfaat dari transparansi sangat banyak. Transparansi atau keterbukaan dalam sistem pemerintahan, anggaran maupun kerja-kerja kepala daerah maupun wakil rakyat di daerah itu penting.
Sudah jelas, setiap kepala daerah maupun pejabat daerah maupun pusat harusnya membuka setiap rekaman rapat kerja mereka, setiap kinerja mereka selama memimpin dan terbuka penggunaan anggaran untuk apa saja dan habis berapa rupiah.
Itu penting agar menciptakan kepercayaan publik dan menghindari dari segala kongkalikong terkait anggaran maupun pencegahan korupsi.
Kalau kita cermati bahwa korupsi itu bermula dari tidak adanya transparansi. Setiap penggunaan anggaran tidak dibuka secara jelas kepada rakyat dan kadang oknum pejabat bermain di belakang layar mengenai fee dari proyek maupun pengurusan surat izin dan lainnya.
Akhirnya, KPK melakukan OTT dan setiap keterangan yang diberikan KPK terkait OTT tersebut, motifnya yakni pengurusan surat izin, fee proyek, pungli, jual beli jabatan dan lainnya.
Ya, itu-itu saja motif dari praktik korupsi yang terjadi saat ini. Jadi, menghindari itu adalah dengan transparansi, selanjutnya semangat anti korupsi, moralitas dan niat untuk tidak korupsi.
Oleh karena itu, apa yang dilakukan BTP terdahulu patut ditiru oleh kepala daerah lainnya yaitu transparansi. Begitu juga Pak Anies melakukan hal sama agar tidak kalah dari sistem transparansi zaman kepemimpinan BTP.
Semoga saja ini menjadi perhatian dan semakin baik pemerintahan Pak Anies kedepannya.
