Uang Suap Wali Kota Medan untuk Biayai Keluarga ke Jepang

Kemarin, Walikota Medan, Dzulmi Eldin ditangkap KPK melalui proses Operasi Tangkap Tangan terkait suap proyek dan jabatan selaku Walikota Medan. Uang suap itu diduga berasal dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Medan Isa Ansyari yang juga ditetapkan jadi tersangka.

IAN sebagai kepala dinas memberikan uang sebesar Rp.250 juta melalui transfer sebesar Rp. 200 juta dan Rp. 50 juta diberikan tunai kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam jumpa pers di gedung KPK.

Permintaan uang itu juga dijelaskan terkait kunjungan Walikota ke Jepang yang turut juga mengajak istri, dua orang anak dan beberapa orang lainnya (mediaindonesia.com, 17/10/2019).

Tentu mendengar pernyataan dari komisioner KPK tersebut membuat kita miris. Begitu masifnya korupsi di negeri kita ini. Oknum kepala daerah menjadi pemimpin yang korup. Melakukan praktik-praktik yang dilarang oleh hukum. Apalagi sampai korupsi karena mau liburan ke Jepang. Miris!.

Kalau begini, warga kota Medan yang sedih karena pemimpin yang mereka percayai ternyata tersandung kasus korupsi. Ditambah, masa jabatan Walikota Medan yang memang mau berakhir tahun 2020 mendatang.

Oh begitu menyakitkan sekali. Di tengah isu adanya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK, ternyata KPK termasuk penyidik, komisioner dan pegawai lainnya masih mampu bekerja keras memberantas korupsi di negeri ini. Patut kita apresiasi.

Tindakan buruk yang dilakukan oleh Walikota Medan itu memang harus diganjar dengan penegakan hukum yang tegas. Begitu pula di daerah lain begitu juga.

Kita sudah terlalu lama terlelap dan tidak memacu adrenalin untuk memberantas korupsi. Kalau korupsi masif, maka kita juga masif memberantasnya, bukan melakukan revisi yang membuat banyak pro kontra.

OTT Walikota Medan ini akan menjadi preseden buruk bagi negara ini, terutama bagi kota Medan. Lihat saja, khusus di Sumatera Utara ini sudah beberapa kali terjadi kasus korupsi berupa OTT. Waktu lalu Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang diproses hukum, Bupati Pakpak Bharat, dan Bupati Batubara dan sekarang walikota Medan. Begitu masifnya praktik korupsi di Medan Sumatera Utara ini.

Maka dari itu, kita harus menghapus citra buruk itu dengan melawan korupsi. Jangan kita biarkan kepala daerah berlibur dengan memanfaatkan uang korupsi. Itu sangat tak etis. 

Miris benar-benar miris mendengar kabar tersebut. Semoga ke depannya kota Medan dan provinsi Sumatera Utara ini dapat lebih berkembang pesat dan maju seperti daerah lainnya. Bukan korupsinya yang semakin maju.