Bagaimana Dampak Wilayah Teluk Balikpapan terhadap Ibu Kota Negara Baru?

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur merupakan keputusan presiden Joko Widodo dalam masa awal kepemimpinannya di periode ke-dua. Tujuan dipindahkannya ibukota baru ini adalah123. 

Visi dipindahkannya Ibukota baru adalah sebagai (1) Simbol Identitas Bangsa, (2) Smart, Green, Beautiful dan Sustainable, (3) Modern dan Berstandar Internasional, (4) Tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, (5) Pendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia (BAPPENAS, 2020)

Pemindahan IKN baru menjadi perbincangan di berbagai kalangan, pastinya ada yang pro dan kontra. Beberapa pihak mengeluhkan pemindahan IKN seharusnya belum menjadi prioritas negara saat ini, namun disisi lain wilayah DKI Jakarta sudah mengalami over capacity, dan apabila status ibukota dipindahkan ke tempat yang baru, maka beban daerah tersebut akan terbagi.

Proses pembangunan wilayah IKN dikaji oleh beberapa institusi negara, yakni BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil kajian sementara menunjukkan adanya resiko yang dihadapi dalam pengembangan IKN di wilayah baru tersebut, diantaranya ketersediaan air, kemungkinan adanya tekanan terhadap kawasan konservasi Bukit Soeharto, sebaran lubang bekas tambang, dan ancaman tekanan terhadap kawasan konservasi di wilayah pesisir, khususnya kawasan mangrove di teluk Balikpapan.

Meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah IKN meningkatkan kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, hal ini akan berakibat pada daya dukung di daerah pesisir yang disebabkan oleh kegiatan tersebut, kegiatan yang akan berdampak salah satunya adalah kegiatan industri, selanjutnya ancaman yang lain adalah pencemaran baik bersumber dari rumah tangga ataupun kegiatan lainnya. Pada hakikatnya pengelolaan di wilayah darat akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan di wilayah pesisir.

tangkapan layar google Earth

Ancaman langsung dan tidak langsung terhadap sumberdaya pesisir, adalah pengembangan infrastruktur yang meliputi transportasi laut, darat, dan rekayasa sungai (Damai et al., 2004.). Aksesibilitas diperlukan manusia untuk aktifitas perpindahan orang, maupun barang dan jasa untuk keperluan ekonomi. 

Namun apabila dilakukan secara berlebihan maka akan ada resiko serius pada wilayah pesisir di wilayah IKN. Kapal tongkang pengangkut hasil tambang dan kayu biasanya berukuran besar dan sering sekali melintas di sungai sungai besar di wilayah Kalimantan, salah satunya Sungai Seluang di bagian barat wilayah IKN.

Aktifitas kapal pengangkut hasil batubara dan kayu di Sungai Seluang. Sumber: Google Earth Image (a) 2019, (b) 2014

Keberadan kapan pengangkut ini perlu diperhatikan mengingat di teluk tersebut menjadi habitat bagi satwa langka yang dilindungi yaitu Lumba-lumba lrrawaddy (Orcaella brevirostris) di teluk Balikpapan (Prayoga, 2014). Menurut Hoyt (2005), binatang laut ini menyukai daerah pantai, terutama yang berlumpur, 

air payau di mulut sungai dan tidak melakukan migrasi untuk menjelajah jauh ke lepas pantai.), lumba-lumba Irrawaddy melakukan perkawinan, melahirkan, perawatan anak, dan mencari di daerah pantai (inshore) dan sungai. Aktifitas kapal kapal ini bisa menyebabkan adanya polusi suara dan pencemaran yang akan berdampak keberdaaan pesut ini.

(A) Lumba-lumba Irawaddy atau Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) dan (B) Bekantan (Narsalis larvatus)Sumber: (A) wwf.or.id, (B)Indonesia.go.id

Ancaman di wilayah Teluk Balikpapan ini juga ada pada area hutan mangrove. Menurut  (Atmoko et al., 2011) hutan mangrove ini menjadi habitat satwa yang unik yang hanya dijumpai di Kalimantan, yaitu Bekantan (Narsalis larvatus).