Pengurus Cabang PMII Kota Palopo, kembali mengadakan diskusi virtual. Kali ini melalui aplikasi Instagram, fitur live streaming. Yang dipandu oleh Sahabat Muhammad Rafly Setiawan.
Jumaat kemarin, tertanggal 15 Mei 2020, PC PMII Kota Palopo mengangkat tema tentang "Pra & Pasca Covid-19 Dalam Konsolidasi Demokrasi". Sebagai Narasumber ialah Hasan Sufyan, S.IP., M.IP, selaku Ketua KPU Kabupaten Luwu. Tepat pada pukul 20.00 WITA diskusi berlangsung.
Dengan membuka, moderator mengutarakan maksud dari agenda ini, bahwa untuk menguatkan kepercayaan seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif dalam peran-peran demokratisasi.
"Pemahaman masyarakat, apalagi di grass root, seringkali keliru menjustifikasi soal sistem demokrasi. Melihat kondisi tersebut, terlebih di situasi terkini wabah Covid-19, tidak menjadi hambatan dalam discoursif demokrasi", ucapnya.
Selanjutnya, narasumber memaparkan lebih komprehensif tentang sistem demokrasi dan korelasinya di masa pandemik dan pasca Covid-19.
"Sekarang ini, dari segi teoritik, begitu banyak bisa kita temukan soal pendeskripsian sistem demokrasi oleh para pemikir, baik masa silam maupun pemikir kontemporer. Ada beberapa ciri yang perlu dipahami tentang demokrasi. Setiap hak warga negara harus dipraktikkan secara demokratis", ucapnya.
Kemudian, narasumber yang akrab disapa juga dengan Bang Upi, menyatakan bahwa orang yang full time dalam tugas-tugas Civil Society, amat penting menyosialisasikan tentang Demokrasi sebagai solusi bagi penyaluran setiap hak dan kewajiban warga negara, tentunya dengan landasan asas-asas Pancasila dan aturan perundang-undangan.
"Untuk itu, medium class dan para stake holder, jangan menyeleweng dari praktik demokratis. Karena kredibilitas dan kualitas demokrasi kita, harus membuat masyarakat yakin dengan sistem kenegaraan yang saat ini berlaku. Parameternya adalah, tetap pada tata nilai demokratisasi. Dan selayaknya, patut optimis bahwa konsolidasi Demokrasi harus berjalan, dan pandemik Covid-19 bukan hambatan dalam menggelorakan spirit berdemokrasi secara simultan dan kontinu", sambungnya.
Diskusi pun berlangsung dengan interaktif, walaupun via Instagram. Beberapa pertanyaan dari para pemirsa, begitu lugas dijawab oleh Narasumber.
Sebelum menutup, Bang Upi menekankan sekali lagi, bahwa para aktor politik kita cenderung ambigu dalam menetapkan satu kebijakan. Meski disatu sisi secara demokratis, namun kerapkali praktiknya untuk mengangkat identitas pribadi.
"Terakhir, partisipasi masyarakat amat penting dalam suksesi demokrasi. Tanpa peranan seluruh warga negara, sistem demokrasi akan menjadi bias. Jadi, pendidikan melek politik harusnya menjadi program mendasar bagi institusi pemerintah, supaya tidak lagi tumpang tindih segala kepentingan masyarakat. Karena hak asasi seluruh masyarakat harus diberikan oleh negara. Olehnya itu, kekuasaan tetap berada di tangan rakyat sesuai amanat UUD 1945", tandasnya.
