Empat Hal yang Harus Dipertimbangkan Jakarta Soal Kebijakan Perumahan

Luas lahan di Jakarta tak mungkin bertambah. Keterbatasan itu membuat harga rumah tapak terus naik dan tak terjangkau. Optimalisasi pemanfaatan ruang berupa pembangunan hunian vertikal mutlak dilakukan. Intervensi pemerintah berupa penyediaan hunian vertikal perlu dibangun di banyak lokasi. Adapun pembangunannya bisa dilakukan dengan berbagai cara mulai dari murni dikerjakan pemerintah hingga bekerja sama dengan pihak swasta.

Banyak dari lahan pemerintah di Jakarta yang tidak maksimal pemanfaatannya. Pasar, misalnya, hanya berfungsi sebagai pasar. Padahal, di lahan yang sama itu bisa dibangun hunian vertikal di bagian atas pasar. Kerja sama pemerintah dengan pengembang bisa mewujudkan hunian untuk kaum muda.

4. Membuat fasilitas pinjaman perbankan bisa diakses lebih banyak masyarakat

Intervensi dari pemerintah berupa kebijakan finansial yang atraktif untuk skema kepemilikan rumah sangat diperlukan terutama bagi kaum milenial. Menurunkan suku bunga pinjaman untuk segmen Kredit Kepemilikan Rumah adalah salah satunya. Sebab, suku bunga dasar kreditnya tergolong tinggi dan membuat kaum muda semakin kesulitan berpartisipasi di pasar properti. Tenor kredit yang memanjang dan pembayaran uang muka yang ringan juga memperbesar kesempatan masyarakat ikut serta di pasar properti.

Ketiga cara tersebut sudah diterapkan pada barang konsumsi. Cara yang sama juga bisa diterapkan pada pasar properti. Lantaran nilai transaksinya yang sudah pasti besar, maka peran dan keterlibatan pemerintah melalui kebijakan finansial mutlak diperlukan di pasar properti.

Jakarta tidak mungkin membatasi pendatang. Jakarta menarik banyak bakat dan keterampilan untuk berdatangan. Berkumpulnya sumber daya tersebut juga akan menguntungkan kota ini. Sudah selayaknya kota juga menyediakan hunian yang terjangkau bagi warganya.