BBM Naik, Pedulikah Pemerintah Kepada Rakyat

Sebagian besar masyarakat yang perekonomiannya dikatakan mampu mengambil manfaat adanya subsidi bagi jenis-jenis bahan bakar tertentu supaya dapat membeli BBM dengan harga yang lebih rendah. Alokasi anggaran pensubsidian BBM yang berasal dari APBN akan ditinjau kembali mengingat terjadinya kekeliruan sasaran penggunaan anggaran subsidi. 

Disaat harga minyak dunia turun pemerintah melihat bahwa anggaran pembelanjaan bahan bakar beserta subsidi BBM juga masih tinggi. Momentum turunnya harga minyak dunia sebetulnya saat yang tepat bagi pemerintah untuk melihat kembali efektivitas anggaran subsidi, terutama bagi harga BBM. 

Tujuan utama pemerintah mengadakan program subsidi bukanlah pemberian cuma-cuma pemerintah bagi masyarakat, melainkan untuk membantu perekonomian masyarakat kecil dan kurang mampu.

Pemerintah berencana mengalihkan alokasi anggaran yang sebelumnya digunakan untuk pensubsidian BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang kurang mampu. Bantuan tunai langsung akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan rata-rata gaji perbulan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Seperti di lansir dari Kompas.com, pemerintah akan memberikan BLT BBM sebesar Rp 150.000 yang diberikan selama empat bulan. 

Pemberian BLT  BBM ini akan ditujukan bagi masyarakat yang benar-benar kurang mampu. Selain itu pemerintah pemerintah akan memberikan subsidi gaji sebesar Rp 600.000 bagi masyarakat yang mendapatkan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

 Pemerintah telah menganggarkan Rp 12,4 triliun untuk memberikan BLT BBM bagi 20,6 juta penduduk yang kurang mampu dan Rp 9,6 triliun untuk subsidi gaji bagi 16 juta pekerja yang hanya mendapatkan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

 Selain itu pemerintah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dari dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, dan ojek. Tujuan utama dari pemerintah memberikan subsidi BBM adalah membantu pemerataan perekonomian dan juga membantu masyarakat kelas bawah. 

Namun karena adanya kekeliruan sasaran dari penerima subsidi BBM pemerintah harus mengalihkan dana yang semula untuk subsidi BBM menjadi bantuan subsidi langsung bagi masyarakat yang benar-benar kurang mampu. Program pemerataaan perekonomian dan bantuan bagi rakyat kecil akan sungguh-sungguh terealisasi. 

Pemerintah telah memiliki data siapa saja yang akan menerima BLT, baik BLT subsidi BBM dan juga subsidi gaji. Pemerintah tidak lagi menggunakan perantara dalam melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat melainkan akan disalurkan secara langsung kepada masyarakat yang memiliki strata perekonomian menengah kebawah berdasarkan data yang sudah dimiliki pemerintah. 

Program ini akan lebih efektif untuk membantu perekonomian bagi masyarakat menengah kebawah ketimbang program subsidi yang justru dinikmati oleh masyarakat menengah keatas dan memiliki kendaraan pribadi. 

Kebijakan subsidi BBM untuk membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah dirasa masih semu dan tidak jelas pasalnya konsumen dari BBM adalah masyarakat yang pastinya memiliki kendaraan pribadi dan sudah dianggap mampu dalam perekonomiannya.