Hukum Pidana Baru: Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum (6)

Michael Sandels, seorang filsuf modern pernah bicara bahwa yang menyulitkan dari mempelajari hukum, adalah karena kita mempelajari hal yang sudah kita ketahui daripada hal yang belum kita ketahui. Berangkat dari pemikiran tersebut, kali ini Artikel akan mengulas sederhana tentang Bagian Kelima tindak pidana terhadap ketertiban umum, yaitu Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu. Karena delik ini hanya terdiri dari satu pasal dan tiga ayat, maka tidak ada salahnya untuk dituangkan semuanya.

Pasal 272 ayat 1 berbunyi:

"Setiap Orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Baca juga: Hukum Pidana Baru: Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (3)

Pasal 272 ayat 2 berbunyi:

"Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Pada penjelasannya, ada tertuang bahwa yang dimaksud dengan "gelar akademik" adalah gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi melalui jenjang pendidikan formal. Dan, yang dimaksud dengan "profesi" misalnya, dokter, apoteker, atau notaris.

Baca juga: Hukum Pidana Baru: Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum (5)

Dan pasal 272 ayat 3 berbunyi:

"Setiap Orang yang menerbitkan dan/atau memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI."

Bila diperjelas, maka dengan terhadap tindak pidana berkisar dari kategori V atau kategori VI. Kategori V merupakan denda dengan nominal berkisar diatas 200 juta dan maksimal 500 juta, sementara kategori VI dengan denda nominal berkisar minimal 500 juta sampai dengan 2 miliar rupiah.

Baca juga: Hukum Pidana Baru: Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (2)

Kemudian, Naskah Akademik menyiratkan bahwa pidana penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu termasuk tindak pidana yang baru, karena langsung merujuk pada uu di luar KUHP lama, yaitu UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dari pasal 67 sampai dengan pasal 71. Menjadi pertanyaan sederhana, mengapa menggunakan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu merupakan tindak pidana? Penulis serahkan jawabannya pada pembaca.

Yang jelas, sebisa penulis cari, tidak dapat ditemukan rasio-legis yang membuat penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu merupakan tindak pidana dalam peraturan perundangan. Tidak dapat ditemukan kalimat "penggunaan ijazah palsu merupakan perbuatan pidana karena bla bla bla" atau yang sejenisnya dalam KUHP lama, KUHP baru, dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana merupakan sumber penciptaan pidana ini.

Lebih menarik lagi, bahwa beban pidana yang diberikan terhadap delik ini cukup besar. lebih besar dari pidana denda penganiayaan (kategori III) bahkan lebih besar dari pidana denda terhadap pertahanan negara yang berkisar di kategori III dan kategori IV, yang jelas berada dibawah 200 juta. Artinya, di mata pidana, pelaku penggunaan ijazah palsu lebih beharga daripada pelaku yang mengajak orang jadi tentara nasional asing sebagai kejahatan terhadap negara, atau pelaku penganiayaan, atau serta segala macam bentuk pidana denda lain yang dapat dikenakan nominal dibawah 200 juta.

KUHP Lama

Sebagaimana sudah dituangkan sebelumnya, bahwa delik pidana ijazah palsu merupakan delik yang baru, dan dengan demikian ketika ada kasus, setidaknya sebelum ada UU 20/2003, maka agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum), maka digunakan pasal 263 dan pasal 264 KUHP lama, yang merupakan bagian dari Pidana Pemalsuan Surat.

Adapun pasal 263 ayat 1 KUHP lama, yang menjadi pemikiran utama dalam hal pemalsuan ijazah berbunyi:

"barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Demikianlah sedikit tentang tindak pidana ketertiban umum Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu. Artikel ini tidak sempurna selain karena kekurangan penulis, juga karena bagian ini merupakan bagian yang memiliki materi yang cukup sedikit dibandingkan dengan beberapa bagian ketertiban umum lainnya. Setidaknya, artikel ini cukup untuk menjelaskan bahwa menggunakan ijazah palsu dapat dipidana, baik penggunanya, maupun pihak yang menyediakannya. Akhir kata, semoga berkenan dan tetap semangat.

Artikel ini bermuatan opini pribadi penulis dalam rangka memperdalam pengetahuan tentang hukum secara holistik. Adapun terjadi kesesatan, penulis terbuka untuk mendapatkan kritik, saran, ataupun diskursus yang dapat mempertajam pemahaman dalam topik terkait.

Acuan:

KUHPB, KUHP Lama.